RADARNTT, Kupang – Mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton menyoroti dugaan adanya praktik “uang pelicin” program revitalisasi sekolah yang dikeluhkan banyak kepala sekolah akhir-akhir ini.
“Satu dua hari ini, saya menerima beberapa pesan WhatsApp dan messenger. Pesan itu datang dari sejumlah guru di SD, SMP dan SMA/K Negeri. Intinya, sejumlah sekolah menolak mengajukan anggaran revitalisasi tahun ini dengan alasan pekerjaan bangunan sekolah bukan dikerjakan sekolah sendiri secara swakelola seperti tahun 2025 lalu. Tahun ini dikerjakan pihak ketiga yang sudah ditunjuk. Kepala sekolah hanya tanda tangan berkas saja. Karena kuatir mutu pekerjaan bermasalah, sejumlah sekolah menolak,” beber Beda Daton belum lama ini.
Ia menjelaskan, sekolah lain yang menerima juga mengeluh. Pengalaman mereka tahun sebelumnya, mesti ada semacam “uang pelicin” atau bagian yang diserahkan ke oknum dinas pendidikan. Uang itu tidak dipatok berapa besarannya. Oknum dinas hanya bertanya; “adakah bagian untuk pimpinan kami”. Ya terpaksa disiapkan sedikit uang untuk setor. Ini semacam hukum tidak tertulis. Kalau dipatuhi jelas salah. Tapi jika tidak dipatuhi juga serba salah. Dilema bagi para kepala sekolah. Inilah wajah buram buruknya tata kelola anggaran pendidikan kita. Duitnya banyak tapi belum tentu sampai utuh ke tujuan.
“Dugaan adanya permintaan sejumlah uang terhadap kepala sekolah penerima Dana Revitalisasi Bidang Pendidikan Tahun 2026 ternyata sudah mencuat di Kabupaten Rote Ndao. Malah sudah dipublikasi media online Portalntt com. Empat orang kepala sekolah jenjang SD dan SMP dari sejumlah sekolah penerima mengungkapkan itu. Mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir adanya dampak terhadap proses pencairan maupun pelaksanaan program di sekolah masing-masing,” jelas Beda Daton.
Ia menyebutkan, para kepala sekolah mengaku adanya dugaan intervensi dari oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao. Mereka menyebut dua oknum yang diduga kerap meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah penerima program. Salah satu oknum disebut masih bertugas di bidang sarana dan prasarana. Modus yang dilakukan adalah menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi dapat diperoleh sekolah karena perjuangan dinas. Kepala sekolah mendapat tekanan agar menyetorkan sejumlah uang.
“Muncul pula ancaman akan dipersulit dalam proses pencairan dan pelaporan dana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Bahkan kerja sama dengan Kementerian dapat dibatalkan. Dalam pelaksanaan, pembentukan panitia pelaksana kegiatan fisik revitalisasi juga dapat diintervensi. Termasuk dugaan pengarahan dalam pengadaan bahan bangunan atau material kepada pihak tertentu. Begitulah yang mereka alami,” tegasnya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan merevitalisasi sebanyak 1.487 sekolah di NTT dengan total anggaran Rp1.208.684.805.539 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Revitalisasi penerima tersebar pada seluruh jenjang pendidikan. Jenjang SD menjadi penerima terbanyak dengan 644 sekolah bernilai Rp702,88 miliar, disusul 603 PAUD bernilai Rp232,46 miliar, 136 SMP bernilai Rp161,51 miliar, dan 69 SMA bernilai Rp72,71 miliar.
Dukungan juga diberikan kepada 13 SMK senilai Rp12,16 miliar, 14 SLB senilai Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB senilai Rp5,25 miliar. Ini angka yang sangat besar. Tujuan pemerintah sangat mulia. Agar setiap anak, di mana saja tinggal, berhak belajar di sekolah yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang serta proses pembelajaran mereka. Termasuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi di berbagai kabupaten/kota di NTT.
“Untuk itu, saya hanya berpesan, bagi para kepala sekolah penerima program revitalisasi sekolah tahun 2026, jangan mau setor “uang pelicin” jika diminta oknum dinas pendidikan atau oknum lain. Pastikan anggaran itu tepat peruntukan, bukan untuk dibagi-bagi,” tegas Beda Daton.
Melansir kompas.id, Program Presiden Prabowo Subianto untuk merevitalisasi ruang kelas diduga diselewengkan oleh sejumlah pihak di lapangan. Mulai dari oknum pegawai dinas pendidikan, kontraktor, hingga politisi disebut ikut bermain. Bahkan, ada kepala sekolah yang mengaku hendak diberi fee 7 persen jika bersedia berkompromi.
”Kontraktor bilang, kalau dia yang kerja, saya dapat fee 7 persen, dinas dapat 3 persen, dan keuntungan kontraktor 10 persen. Buruk sekali cara main mereka. Saya tolak,” kata Lodi, nama samaran seorang kepala sekolah dasar di NTT, melalui sambungan telepon, Senin (21/9/2026) pagi.
Menurut Lodi, proyek revitalisasi sekolah seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Namun, tidak semua sekolah dapat melakukannya. Ia menyebut, kontraktor yang mendapat dukungan politik mendatangi sekolah-sekolah calon penerima program. Data sekolah calon penerima itu, menurut dia diperoleh dari oknum dinas pendidikan setempat.
Pada tahun 2026, pelaksanaan program tetap menggunakan mekanisme swakelola, sebagaimana diterapkan sebelumnya. Skema ini dinilai mampu mendorong partisipasi aktif satuan pendidikan sekaligus memastikan kualitas pembangunan lebih terjaga karena sekolah terlibat langsung dalam prosesnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tiga kriteria prioritas akan menjadi dasar utama penentuan penerima bantuan.
“Prioritas untuk 2026 adalah sekolah yang rusak berat, sekolah di daerah 3T, dan sekolah di daerah terdampak bencana. Tiga itu yang menjadi fokus revitalisasi tahun 2026,” tegasnya.
Melalui keberlanjutan program ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan lingkungan belajar yang aman, layak, dan bermartabat, diharapkan pendidikan semakin mampu menjadi jalan keluar dari ketimpangan dan kemiskinan, sekaligus mengantarkan Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan. (TIM/RN)
