Oleh: Damasus Lodolaleng, S.Pd., M.Pd.
Ada sebuah ironi yang sedang berlangsung di Kabupaten Kupang. Di Pulau Semau, pemerintah sedang membangun Patung Kristus Memberkati setinggi 70 meter dengan nilai anggaran yang diberitakan mencapai Rp157 miliar. Monumen itu dirancang menjadi simbol iman, kebanggaan religius, dan destinasi wisata baru. Namun, ketika simbol kesucian sedang dipersiapkan untuk menjulang ke langit, masyarakat justru dikejutkan oleh laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, terkait peristiwa yang dilaporkan terjadi di rumah jabatan.
Dua peristiwa ini menghadirkan ironi yang tidak cukup dijawab dengan argumentasi politik maupun pembenaran administratif. Keduanya justru mengundang pertanyaan filosofis yang lebih mendasar: apa arti membangun monumen kesucian ketika moralitas kekuasaan sedang dipertanyakan? Apa arti kemegahan pembangunan apabila martabat manusia belum menjadi pusat perhatian pemerintah? Pertanyaan ini bukan penolakan terhadap pembangunan Patung Kristus dan bukan pula vonis terhadap seseorang yang masih menjalani proses hukum. Ini adalah kritik terhadap cara pemerintah memahami pembangunan, cara pemimpin memaknai kekuasaan, dan cara masyarakat membedakan antara simbol kemajuan dengan kenyataan kesejahteraan.
Pembangunan Fisik Tidak Selalu Berarti Kemajuan Peradaban
Aristoteles dalam Nicomachean Ethics memperkenalkan konsep eudaimonia, yakni kehidupan yang baik, bermakna, dan sejahtera. Dalam pandangan ini, tujuan kehidupan politik bukan sekadar mengumpulkan kekayaan, membangun kemegahan, atau mempertahankan kekuasaan, melainkan menciptakan kondisi agar manusia dapat hidup secara baik.
Pemikiran tersebut relevan untuk membaca pembangunan Patung Kristus Memberkati di Semau. Persoalannya bukan apakah pemerintah boleh membangun monumen keagamaan. Tentu boleh, sepanjang sesuai dengan hukum, kebutuhan, dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana menentukan prioritas ketika masyarakat masih berhadapan dengan persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, air bersih, dan rumah tidak layak huni.
Kritik Darius Beda Daton terhadap urgensi proyek tersebut memperlihatkan bahwa persoalan prioritas anggaran telah menjadi perdebatan publik. Karena itu, pemerintah tidak cukup menjawab kritik dengan mengatakan bahwa proyek telah masuk dalam RPJMD. Masuknya sebuah program dalam dokumen perencanaan tidak otomatis membuktikan bahwa program tersebut merupakan pilihan paling tepat, paling mendesak, dan paling menguntungkan masyarakat.
Dalam teori pembangunan manusia yang dikembangkan Amartya Sen melalui Development as Freedom, pembangunan harus memperluas kebebasan substantif manusia: kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, penghidupan layak, serta kemampuan menentukan masa depannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari tinggi patung, besarnya investasi, atau jumlah wisatawan. Ia harus diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Jika kelak Patung Kristus mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Semau, manfaat itu tentu patut diapresiasi. Namun, semua itu harus dibuktikan melalui indikator ekonomi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun sesuatu yang dapat dilihat dari kejauhan, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang hidup tepat di sekitarnya.
Monumen Megah dan Pelajaran dari Dunia
Sejarah dunia memberikan pelajaran bahwa pembangunan monumen besar sering kali menghadirkan dua sisi: kebanggaan identitas dan perdebatan keadilan anggaran. Senegal, misalnya, membangun African Renaissance Monument di Dakar, yang diresmikan pada 2010 pada masa pemerintahan Presiden Abdoulaye Wade. Monumen tersebut dimaksudkan sebagai simbol kebangkitan Afrika. Namun, biaya pembangunannya yang diperkirakan mencapai 27 juta dolar AS memunculkan kritik tentang prioritas penggunaan sumber daya negara di tengah persoalan kemiskinan dan kebutuhan sosial.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa kemegahan sebuah monumen tidak pernah sepenuhnya terpisah dari pertanyaan tentang keadilan sosial. Pelajarannya bagi Kabupaten Kupang sederhana: sebuah proyek monumental harus mampu menjelaskan kepada publik mengapa proyek itu penting, bagaimana pembiayaannya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana keberlanjutannya. Masyarakat Semau jangan hanya dijadikan latar belakang bagi sebuah destinasi wisata. Mereka harus menjadi subjek utama yang menikmati manfaat pembangunan.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Dimensi Etis
Persoalan pembangunan menjadi semakin kompleks ketika publik menerima pemberitaan mengenai laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Yosef Lede. Polda NTT telah menerima laporan seorang perempuan berinisial RWM pada 12 November 2026. Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, pengamanan barang bukti, dan pemeriksaan medis. Pada 17 November 2026, hasil visum disebut telah diterima penyidik. Yosef Lede diberitakan dijadwalkan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai terlapor pada 18 November 2026.
Seluruh perkembangan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Laporan bukan putusan pengadilan. Status terlapor bukan bukti seseorang bersalah. Asas praduga tak bersalah harus dihormati, sementara perlindungan terhadap perempuan yang melaporkan dugaan kekerasan seksual wajib dijamin.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: jabatan publik membawa konsekuensi etis yang lebih besar daripada sekadar kepatuhan administratif. Max Weber, melalui pemikirannya tentang etika tanggung jawab dalam politik, mengingatkan bahwa seorang pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan konsekuensi tindakannya terhadap masyarakat. Kekuasaan tidak cukup dibenarkan oleh jabatan atau legitimasi politik. Ia harus disertai kesadaran atas tanggung jawab yang melekat padanya. Di sinilah persoalan etika kepemimpinan menjadi penting. Seorang kepala daerah bukan hanya pemegang kewenangan pemerintahan, tetapi juga figur yang perilaku dan keputusannya memengaruhi kepercayaan masyarakat.
Rumah jabatan seharusnya menjadi simbol pelayanan dan kehormatan institusi. Setiap laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya harus diperiksa secara objektif dan independen. Jika terbukti terjadi pelanggaran, jabatan tidak boleh menjadi tempat berlindung dari pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, hak dan nama baik pihak yang dilaporkan harus dipulihkan.
Patung Kristus: Simbol Iman atau Ujian Moralitas?
“Yosef, Bertobatlah di Semau!” bukan sekadar permainan kata. Ia merupakan seruan reflektif tentang hubungan antara agama, moralitas, dan kekuasaan. Dalam tradisi pemikiran Kristen, pertobatan tidak berhenti pada ritual, pengakuan verbal, atau simbol keagamaan. Pertobatan merupakan perubahan orientasi batin yang diwujudkan melalui tindakan nyata, tanggung jawab, dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan.
Santo Agustinus, melalui Confessions, memperlihatkan pentingnya pembaruan batin manusia dalam perjalanan menuju kebaikan. Karena itu, pembangunan Patung Kristus seharusnya tidak berhenti sebagai ekspresi fisik keagamaan. Ia harus menjadi pengingat terhadap nilai-nilai yang hendak dihidupi: kasih, kejujuran, pengendalian diri, keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah.
Immanuel Kant juga mengajarkan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat bagi kepentingan orang lain. Prinsip ini harus menjadi dasar moral dalam kehidupan pemerintahan. Tidak boleh ada manusia yang martabatnya direndahkan karena kedudukan sosial, kondisi ekonomi, gender, ataupun ketimpangan kekuasaan.
Maka, pertanyaan filosofisnya bukan apakah sebuah patung mampu menggambarkan Kristus dengan megah, melainkan apakah nilai kemanusiaan yang disimbolkannya benar-benar hadir dalam perilaku orang-orang yang menjalankan kekuasaan. Sebab, patung dapat dibangun oleh kontraktor, tetapi moralitas harus dibangun melalui kesadaran dan tindakan manusia.
Masyarakat Harus Keluar dari Budaya Mengagumi Kekuasaan
Persoalan ini juga merupakan ujian bagi kesadaran masyarakat Kabupaten Kupang. Jürgen Habermas melalui teori ruang publik menekankan pentingnya masyarakat yang mampu menggunakan akal sehat dan argumentasi rasional untuk menguji keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Masyarakat harus menjadi warga negara yang kritis, mampu bertanya, menguji, dan menuntut pertanggungjawaban.
Mengapa anggaran proyek sebesar itu diprioritaskan? Bagaimana transparansi kontrak dan pelaksanaannya? Berapa banyak tenaga kerja lokal yang dilibatkan? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi masyarakat? Apakah fasilitas dasar di Semau ikut diperbaiki? Begitu pula dalam perkara hukum. Masyarakat harus mengawal penyidikan tanpa melakukan penghakiman sepihak, tanpa menyebarkan identitas korban, dan tanpa membiarkan jabatan memengaruhi proses keadilan.
Kritik bukan tindakan melawan pemerintah. Kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Masyarakat yang hanya mampu mengagumi pemimpinnya, tetapi kehilangan keberanian mempertanyakan kebijakannya, sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan demokratisnya sendiri.
Yosef, Bertobatlah di Semau!
Yosef Lede, sebagai kepala daerah, kini berada dalam sorotan publik yang menuntut keterbukaan dan penghormatan terhadap proses hukum. Seruan bertobat dalam tulisan ini bukan pernyataan bahwa dirinya telah terbukti melakukan tindak pidana. Ia adalah panggilan moral agar setiap pemegang kekuasaan selalu bersedia melakukan refleksi, mengoreksi diri, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
Jika laporan tersebut tidak terbukti, proses hukum harus memulihkan hak dan nama baik pihak yang dilaporkan. Namun, apabila kelak terbukti terjadi pelanggaran, hukum harus berjalan tanpa perlindungan istimewa karena jabatan. Pemerintah Kabupaten Kupang juga harus membuktikan bahwa pembangunan Patung Kristus Memberkati bukan sekadar proyek monumental, melainkan investasi yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kita harus memahami bahwa pembangunan memiliki dua dimensi yang tidak boleh dipisahkan pembangunan material dan pembangunan moral. Yang pertama membangun jalan, jembatan, gedung, dan monumen. Yang kedua membangun kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Sebuah daerah tidak otomatis menjadi beradab karena memiliki patung tertinggi. Sebuah pemerintahan tidak otomatis bermoral karena membangun simbol agama. Dan seorang pemimpin tidak otomatis menjadi teladan hanya karena memiliki jabatan yang tinggi. Yosef, bertobatlah di Semau! Sebab, membangun Patung Kristus adalah pekerjaan konstruksi, tetapi menghidupi nilai-nilai Kristus adalah pekerjaan peradaban.
Dan kepada masyarakat Kabupaten Kupang, jangan hanya bertanya seberapa tinggi patung itu akan berdiri. Bertanyalah seberapa tinggi martabat manusia yang berhasil dibangun oleh pemerintahmu. Sebab, pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat monumen yang dibangun oleh seorang pemimpin, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang berhasil ia tinggalkan bagi masyarakatnya.
Penulis adalah Praktisi Pendidikan tinggal di Kota Kupang







