Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar pertarungan politik untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Persoalan ini jauh lebih besar: menyangkut kehormatan konstitusi, independensi lembaga negara, dan masa depan demokrasi Indonesia. Ketika seorang pejabat tinggi negara dipersoalkan pemenuhan persyaratan pencalonannya, negara tidak boleh berlindung di balik kompromi politik. Hukum harus memberikan jawaban, sekalipun jawaban itu berpotensi mengguncang lingkaran kekuasaan.
Polemik ini tidak muncul dalam ruang kosong. Sejak pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, publik telah menyaksikan kontroversi yang menyentuh jantung demokrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah tafsir persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden membuka jalan bagi Gibran untuk maju, di tengah persoalan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Persoalannya bukan apakah anak seorang presiden boleh menjadi wakil presiden. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkompetisi dalam jabatan publik. Namun, kesetaraan hak tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik kekuasaan yang mengaburkan batas antara kepentingan keluarga dan kepentingan negara. Demokrasi bukan warisan keluarga. Jabatan publik bukan privilese yang dapat diwariskan melalui kedekatan dengan penguasa.
Kontroversi kembali menguat setelah muncul persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dan putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 menjadi bagian penting dari perkembangan persoalan tersebut. Namun, kedua putusan itu harus dibaca secara cermat sesuai objek dan kewenangan masing-masing lembaga. Putusan mengenai dokumen atau surat keterangan pendidikan tidak dengan sendirinya berarti Gibran otomatis kehilangan jabatan wakil presiden. Demikian pula, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa proses pemakzulan telah selesai atau sudah diputuskan.
Di sinilah negara diuji. Apabila terdapat persoalan serius mengenai terpenuhinya persyaratan konstitusional seorang wakil presiden, persoalan itu harus diperiksa secara terbuka dan tuntas. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan merupakan putra mantan presiden atau bagian dari lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, tidak boleh pula ada pemaksaan kehendak politik yang mengabaikan asas praduga tak bersalah dan prosedur hukum.
Konstitusi sebenarnya telah menyediakan jalan. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Sementara Pasal 7B mengatur mekanismenya: DPR menyampaikan pendapat, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Artinya, pemakzulan bukan keputusan sepihak DPR, bukan pula keputusan berdasarkan tekanan demonstrasi atau desakan kelompok politik. Ada prosedur, pembuktian, dan tahapan yang wajib dihormati. Karena itu, wacana pemakzulan Gibran harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional, bukan dijadikan komoditas pertarungan politik.
Perkembangan pembahasan di DPR menjadi penting. Apabila benar terdapat anggota parlemen lintas fraksi yang mulai membicarakan kemungkinan penggunaan hak angket hingga pemakzulan, langkah tersebut harus diarahkan pada pemeriksaan fakta dan pertanggungjawaban hukum. DPR tidak boleh menjadi sekadar perpanjangan tangan pemerintah ataupun arena transaksi kepentingan partai politik.
Di sinilah kita perlu menguji keberanian parlemen. DPR dipilih oleh rakyat, bukan dibentuk untuk melindungi kenyamanan koalisi. Fungsi pengawasan tidak boleh berhenti ketika persoalan menyentuh orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan. Jika parlemen hanya berani mengkritik pemerintah ketika berada di luar koalisi, tetapi mendadak kehilangan suara ketika kepentingan politik dipertaruhkan, demokrasi sedang mengalami kemunduran serius.
Bahaya terbesar demokrasi bukan hanya lahirnya pemimpin yang terlalu kuat, melainkan juga munculnya lembaga-lembaga negara yang terlalu lemah untuk mengawasi kekuasaan. Parlemen yang kehilangan independensi, pengadilan yang kehilangan kepercayaan publik, dan partai politik yang lebih sibuk menghitung keuntungan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat merupakan kombinasi yang sangat berbahaya bagi masa depan republik.
Kita juga tidak boleh mengabaikan persoalan politik dinasti. Fenomena ini bukan semata-mata persoalan hubungan darah dalam politik. Seseorang tidak otomatis melanggar demokrasi hanya karena memiliki orang tua atau kerabat yang pernah menjadi pejabat negara. Namun, persoalan menjadi serius ketika kekuasaan, pengaruh keluarga, dan kelemahan pengawasan lembaga negara bertemu dalam satu kepentingan politik.
Demokrasi mensyaratkan kompetisi yang adil, bukan sekadar pemungutan suara. Rakyat harus memiliki kesempatan memilih tanpa proses politik yang dimanipulasi oleh privilese kekuasaan. Ketika lembaga negara dipersepsikan dapat menyesuaikan aturan demi kepentingan keluarga penguasa, kepercayaan publik akan terkikis. Dan ketika kepercayaan terhadap institusi demokrasi hilang, pemilu kehilangan sebagian besar makna substantifnya.
Namun, kritik terhadap politik dinasti tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi pemakzulan tanpa dasar hukum. Kita tidak sedang membangun demokrasi yang sehat apabila seseorang dijatuhkan hanya karena tidak disukai kelompok politik tertentu. Pemakzulan bukan hukuman atas ketidakpopuleran, bukan pula instrumen untuk membalas dendam terhadap keluarga politik tertentu. Ia merupakan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Presiden Prabowo Subianto juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab politik dalam situasi ini. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ia harus memastikan bahwa pemerintahannya menghormati independensi lembaga negara dan tidak mencampuri proses konstitusional. Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan cara menutup persoalan hukum.
Justru kepemimpinan diuji ketika seseorang harus menghormati proses hukum yang mungkin berdampak terhadap orang-orang yang memiliki kedekatan politik dengan kekuasaan. Jika pemerintah mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan elite daripada penghormatan terhadap konstitusi, pesan yang sampai kepada masyarakat sangat buruk: hukum dapat dinegosiasikan selama seseorang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Sementara itu, rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan penonton pertarungan elite. Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, mahalnya kebutuhan pokok, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Di banyak daerah, masyarakat masih berjuang mendapatkan pekerjaan, air bersih, pendidikan yang layak, dan pelayanan publik yang manusiawi. Energi politik nasional seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, bukan sekadar mempertahankan keseimbangan kepentingan para pemegang kekuasaan.
Tetapi justru karena rakyat menghadapi persoalan nyata itulah, integritas konstitusi tidak boleh dikompromikan. Negara yang membiarkan persoalan hukum pejabat tinggi menggantung sedang memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Bagaimana mungkin rakyat diminta taat terhadap hukum apabila elite politik sendiri terkesan dapat memilih aturan mana yang harus dipatuhi?
Indonesia membutuhkan keberanian untuk memutus mata rantai politik transaksional. Partai politik harus menunjukkan bahwa kepentingan konstitusi lebih tinggi daripada kepentingan koalisi. DPR harus membuktikan bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas. Mahkamah Konstitusi harus menjaga independensi dan integritasnya. MPR harus siap menjalankan kewenangannya apabila seluruh tahapan konstitusional terpenuhi.
Masyarakat sipil, pers, dan perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan ini dengan argumentasi, bukan provokasi. Kritik harus tajam, tetapi tetap berdasarkan fakta. Pengawasan harus keras, tetapi tidak boleh berubah menjadi penghakiman sebelum proses hukum selesai.
Pada akhirnya, wacana pemakzulan Gibran merupakan ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Apabila memang terdapat bukti bahwa persyaratan konstitusional tidak terpenuhi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Apabila tidak terbukti, jabatan tersebut harus dihormati. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum.
Yang perlu diingat, kemenangan dalam pemilu bukan cek kosong untuk menjalankan kekuasaan tanpa batas. Mandat rakyat bukan kekebalan hukum. Jabatan presiden maupun wakil presiden bukan milik pribadi, keluarga, atau kelompok politik tertentu. Semuanya merupakan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Indonesia tidak boleh menjadi negara tempat hukum begitu keras kepada rakyat kecil, tetapi mendadak lunak ketika berhadapan dengan keluarga dan lingkaran kekuasaan. Jika konstitusi hanya berani ditegakkan terhadap mereka yang tidak memiliki kekuasaan, sesungguhnya demokrasi telah kehilangan makna dan martabatnya.
Karena itu, yang harus dipertahankan bukan jabatan Gibran, bukan pula kepentingan politik Jokowi, Prabowo, atau partai-partai yang sedang berebut pengaruh. Yang harus dipertahankan adalah supremasi konstitusi. Sebab, dalam negara demokrasi, tidak ada lebih tinggi daripada negara, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum, dan tidak ada pejabat yang lebih tinggi daripada konstitusi.
TIM REDAKSI
