Oleh: Yoga Duwarto
Ketika negara memiliki kemampuan untuk mengawasi warganya, masyarakat harus memiliki kemampuan yang sama kuatnya untuk mengawasi bagaimana negara menggunakan kewenangan tersebut.
Dinamika hukum dan politik Indonesia tengah berada dalam salah satu fase penting transisi kekuasaan nasional. Pengusutan dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS) di lingkungan Polri membuka persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran prosedur penyadapan. Perkara yang diduga berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026 ini membawa kita pada pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana instrumen pengawasan negara dikelola, siapa yang memiliki akses terhadapnya, dan untuk kepentingan siapa informasi yang dihasilkan digunakan.
Perkembangan perkara sejauh ini juga membawa konsekuensi serius bagi institusi kepolisian. Penetapan sejumlah perwira sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan teknis semata. Dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan berkas hasil penyadapan, sebagaimana disampaikan Bareskrim, menyentuh aspek pengawasan internal, pertanggungjawaban kewenangan, dan integritas pengelolaan informasi negara.
Siapa yang Disadap dan Siapa yang Tidak
Menurut keterangan Bareskrim, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Skalanya menjadi perhatian publik ketika Akbar Faizal, dalam sebuah dialog podcast publik, mengaku memperoleh informasi bahwa daftar sasaran memuat lebih dari 6.000 nomor telepon. Ia menyebut nomor pribadinya termasuk di dalamnya, begitu pula nomor Kabaintelkam beserta istrinya.
Namun, di balik besarnya angka itu, ada persoalan lain yang justru menarik diamati, adanya pola pemilihan sasaran. Akbar menyoroti tidak ditemukannya nama Joko Widodo, anggota keluarganya, serta figur yang dikenal dekat dengan lingkaran Solo dalam daftar yang ia terima informasinya.
Informasi tersebut tentu masih memerlukan pengujian melalui pembukaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, absennya nama-nama tertentu tetap merupakan pertanyaan yang layak ditelusuri. Apakah pola serupa juga ditemukan pada jejaring tokoh politik lain di luar poros Solo? Atau pada figur-figur yang memegang kendali simpul kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya, yang kini berada di luar lingkaran pengambilan keputusan? Apakah ada kelompok atau institusi lain yang juga tidak tercantum dalam daftar tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena pembacaan terhadap operasi penyadapan tidak cukup hanya didasarkan pada siapa yang menjadi sasaran. Pola ketidakhadiran nama tertentu juga dapat menjadi bahan pengamatan, sepanjang tersedia data pembanding yang memadai. Dengan demikian, daftar sasaran tidak hanya dibaca sebagai kumpulan nomor telepon, tetapi juga sebagai kemungkinan cerminan dari suatu pola pengumpulan informasi yang perlu diuji lebih jauh.
Instrumen Negara dan Persoalan Pengguna Akhir
Dalam negara hukum, penyadapan bukanlah kewenangan yang dapat dijalankan tanpa batas. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur otorisasi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Persoalannya bukan hanya siapa yang memiliki akses terhadap sistem, melainkan juga siapa yang menentukan sasaran, siapa yang menerima hasil intersepsi, bagaimana informasi itu diolah, dan untuk kepentingan apa hasilnya digunakan.
Di sinilah pertanyaan mengenai pengguna akhir (end-user) menjadi penting. Sebuah instrumen pengumpulan informasi dapat berada di bawah penguasaan institusi tertentu, tetapi hasilnya belum tentu hanya digunakan oleh institusi yang mengoperasikannya. Karena itu, penelusuran perkara LIMS semestinya tidak berhenti pada pelaksana teknis maupun pejabat yang diduga memberi perintah. Rantai penerimaan dan penggunaan hasil penyadapan juga perlu mendapat perhatian.
Apabila benar terdapat nomor yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum, sebagaimana disampaikan Bareskrim, persoalannya menyentuh lebih dari sekadar pelanggaran prosedur internal. Dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas sistem pencatatan, pengamanan data, serta kemampuan mekanisme pengawasan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan.
Dalam konteks ini, tanggung jawab perlu ditelusuri secara berlapis dan bukan hanya kepada pihak yang diduga menjalankan atau memerintahkan operasi, tetapi juga kepada mekanisme kelembagaan yang memberi akses, mengawasi penggunaan, dan memastikan bahwa hasil pengumpulan informasi tidak dialihkan untuk kepentingan di luar kewenangan yang sah.
Relasi Kekuasaan dan Persinggungan Lintas Institusi
Persoalan LIMS menjadi semakin menarik ketika diletakkan dalam konteks hubungan antarlembaga dan pergeseran kekuasaan nasional. Pengelolaan informasi strategis dalam suatu negara tidak berlangsung dalam ruang yang terisolasi. Berbagai institusi memiliki fungsi pengumpulan, pengolahan, maupun pemanfaatan informasi sesuai kewenangannya, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, BIN, hingga BAIS.
Penyebutan institusi-institusi tersebut bukan berarti semuanya terlibat dalam perkara LIMS. Namun, keberadaan berbagai pusat kewenangan dan pengelolaan informasi itu memperlihatkan pentingnya memahami bagaimana batas kewenangan, koordinasi, serta mekanisme pengawasan antarlembaga dijalankan.
Dalam situasi transisi pemerintahan, hubungan antara institusi negara dan jejaring kekuasaan juga dapat berubah. Pejabat yang sebelumnya berada dalam satu konfigurasi kekuasaan bisa menempati posisi berbeda ketika pemerintahan berganti. Sebagian jaringan tetap berpengaruh, sebagian lainnya bergeser, sementara kepentingan politik dan ekonomi tidak selalu berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seseorang.
Karena itu, perkara LIMS juga perlu diamati melalui hubungan historis dan politik para aktor di dalamnya. Kedekatan Listyo Sigit dengan pemerintahan Joko Widodo, keberlanjutan posisinya setelah pergantian pemerintahan, serta perubahan kedudukan sejumlah aktor dalam struktur kekuasaan nasional merupakan konteks yang patut dicatat. Namun, hubungan historis tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perintah, koordinasi, ataupun keterlibatan pihak tertentu dalam operasi penyadapan.
Hal yang sama berlaku ketika kita mengamati kemungkinan persinggungan dengan kepentingan ekonomi. Penguasaan informasi strategis dapat bernilai politik maupun ekonomi. Informasi tertentu berpotensi digunakan untuk membaca posisi seseorang, mengantisipasi perubahan kebijakan, menjaga kepentingan usaha, atau membangun daya tawar. Apakah kemungkinan semacam itu berhubungan dengan perkara LIMS, masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Yang jelas, dimensi ekonomi tidak seharusnya diabaikan ketika kita mengamati hubungan antara informasi, kewenangan, dan kepentingan kekuasaan.
Menjaga Integritas Proses dan Membuka Ruang Pengamatan
Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, pembenahan internal Polri juga membutuhkan kehati-hatian. Penegakan hukum harus diarahkan pada pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan peran masing-masing, bukan berkembang menjadi pembersihan struktural yang mengabaikan prinsip profesionalisme dan merit system. Perubahan kepemimpinan memang dapat menjadi momentum pembenahan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa persoalan tata kelola yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan telah diselesaikan.
Audit terhadap instrumen penyadapan, pemeriksaan atas mekanisme pemberian akses, penelusuran alur distribusi hasil intersepsi, serta evaluasi terhadap pengawasan internal menjadi bagian penting dari pemulihan kepercayaan publik. Transparansi proses hukum juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah perkara ini benar-benar ditelusuri sampai ke seluruh rantai tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, perkara LIMS mengajak kita melihat persoalan yang lebih luas daripada siapa menyadap siapa. Ada pertanyaan tentang siapa yang memiliki akses terhadap instrumen negara, bagaimana sasaran ditentukan, siapa yang menerima hasilnya, dan apakah informasi tersebut pernah bersinggungan dengan kepentingan di luar tujuan resminya.
Termasuk di dalamnya, siapa saja yang tercantum dalam daftar sasaran dan siapa yang justru tidak ditemukan di sana. Pertanyaan mengenai lingkaran Solo maupun jejaring kuasa dari era-era sebelumnya tidak seharusnya dijawab melalui asumsi, tetapi juga tidak perlu diabaikan sebelum tersedia data yang dapat mengujinya.
Seluruh kepingan informasi, pernyataan para pihak, anomali, dan perubahan relasi antarlembaga perlu ditempatkan dalam satu kerangka pengamatan yang terbuka. Sebab, persoalan LIMS bukan hanya menyangkut integritas sebuah sistem penyadapan, melainkan juga bagaimana kekuasaan mengelola informasi, bagaimana institusi negara saling berhubungan, dan sejauh mana mekanisme pengawasan mampu menjaga agar kewenangan tidak berubah menjadi instrumen kepentingan di luar mandatnya.
Jumat, 6 November 2026
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
