Oleh: Ferdinando C.W. Asa
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sering kali dibaca oleh kacamata makroekonomi sebagai penyesuaian fiskal, pengalihan subsidi, atau strategi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, di balik angka-angka statistik dan debat kebijakan di ruang sidang, terdapat realitas yang jauh lebih privat, lebih domestik, dan sering kali terpinggirkan: dapur yang tercekik. Dalam narasi inilah, demonstrasi mahasiswa hadir bukan sekadar sebagai protes politik kaum intelektual, melainkan menjelma menjadi “panglima feminis” yang menyuarakan beban ganda yang dipikul oleh perempuan.
Ketika harga BBM merangkak naik, efek domino yang ditimbulkan tidak berhenti di stasiun pengisian bahan bakar. Inflasi bahan pangan menjadi konsekuensi logis yang tak terelakkan.
Di sinilah letak persinggungan antara kebijakan publik dan ruang domestik. Selama ini, konstruksi sosial menempatkan dapur dan manajemen pangan rumah tangga sebagai tanggung jawab utama perempuan. Saat harga komoditas pokok melambung akibat biaya distribusi yang membengkak, perempuanlah yang pertama kali harus melakukan kalkulasi rumit untuk mensiasati kebutuhan makan keluarga. Mereka harus memangkas alokasi gizi, mengabaikan kebutuhan pribadi, atau bahkan terpaksa mencari penghasilan tambahan di tengah keterbatasan akses ekonomi.
Demonstrasi mahasiswa, dengan segala atribut dan retorikanya, sering kali dianggap sebagai gerakan maskulin yang penuh dengan teriakan lantang dan konfrontasi fisik. Namun, jika kita membedah lebih dalam, tuntutan mahasiswa untuk menurunkan harga BBM atau menuntut keadilan subsidi adalah bentuk pembelaan konkret terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga yang notabene merupakan ranah di mana perempuan berjuang sendirian setiap hari. Mahasiswa, dalam konteks ini, berperan sebagai “panglima feminis” karena mereka sedang melawan struktur sistemik yang membebankan krisis negara ke pundak ibu-ibu di dapur.
Mengapa disebut sebagai panglima feminis? Karena gerakan ini menolak untuk memisahkan antara politik publik dan politik domestik. Feminisme bukan hanya soal kesetaraan di tempat kerja atau hak politik di parlemen; feminisme juga berarti mengakui bahwa beban domestik perempuan adalah isu politis. Ketika mahasiswa turun ke jalan memprotes kebijakan yang menyebabkan harga pangan melonjak, mereka sebenarnya sedang melakukan advokasi terhadap kebijakan yang tidak ramah terhadap kerja-kerja perawatan (care work) yang mayoritas dilakukan oleh perempuan. Mereka menantang negara untuk tidak menjadikan rakyat kecil, terutama perempuan, sebagai tumbal dari efisiensi anggaran.
Lebih jauh, keterlibatan mahasiswa dalam isu BBM adalah sebuah pengakuan bahwa penderitaan di dapur adalah penderitaan publik. Narasi “dapur yang tercekik” menggambarkan betapa rapuhnya ekonomi perempuan saat kebijakan negara tidak memiliki empati sosial. Mahasiswa yang berdiri di garis depan demonstrasi sebenarnya sedang mengambil alih peran sebagai suara bagi mereka yang waktunya habis tersita untuk mengantre minyak goreng murah, menghitung sisa uang belanja, atau bekerja lebih keras demi menutupi defisit rumah tangga. Mereka mewakili suara perempuan yang suaranya sering kali tersumbat oleh kesibukan bertahan hidup.
Namun, tentu saja, efektivitas gerakan ini akan sangat bergantung pada seberapa jauh mahasiswa mampu mengartikulasikan keterkaitan antara kebijakan makro dan realitas mikro tersebut. Sebagai panglima feminis, mahasiswa perlu melampaui slogan-slogan teknokratis. Mereka harus mampu membawa narasi bahwa setiap rupiah kenaikan BBM adalah pukulan bagi kedaulatan pangan keluarga. Mereka harus mampu menjadikan isu dapur sebagai isu sentral dalam tuntutan demokratisasi. Jika mahasiswa mampu menjembatani diskursus ekonomi nasional dengan realitas domestik perempuan, maka demonstrasi bukan lagi sekadar ritual tahunan, melainkan sebuah gerakan perjuangan keadilan sosial yang berbasis pada empati dan keberpihakan terhadap gender.
Pada akhirnya, kenaikan BBM bukanlah isu yang netral gender. Kebijakan ini memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, mengingat adanya pembagian kerja yang timpang dalam masyarakat kita. Mahasiswa yang berani berteriak di depan gedung parlemen bukan hanya menuntut harga murah, tetapi mereka sedang menuntut pengakuan atas kerja-kerja perempuan yang selama ini dianggap remeh. Mereka adalah garda depan yang memastikan bahwa ketika negara mengambil keputusan ekonomi, negara harus menghitung berapa banyak dapur yang akan berhenti mengepul, berapa banyak ibu yang harus menangis saat berbelanja, dan berapa banyak kesejahteraan keluarga yang dikorbankan.
Demonstrasi mahasiswa adalah panglima feminis karena ia memanusiakan kebijakan. Ia membawa beban yang selama ini tersembunyi di balik pintu dapur ke ruang publik yang terbuka. Ia memastikan bahwa perjuangan demi keadilan tidak boleh mengabaikan mereka yang paling terdampak oleh ketidakadilan ekonomi. Dalam kepulan asap ban terbakar di tengah aksi massa, terselip harapan bahwa suara mereka akan didengar: bahwa dapur yang tercekik bukanlah statistik yang bisa diabaikan, melainkan detak jantung bangsa yang harus dilindungi oleh setiap kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa.
Dengan demikian, gerakan mahasiswa saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk tetap konsisten menjadi perpanjangan tangan bagi kelompok yang terpinggirkan. Jika mereka mampu menjaga narasi ini, demonstrasi akan bertransformasi dari sekadar aksi protes menjadi gerakan kebudayaan yang mengusung nilai-nilai keadilan sosial yang inklusif, di mana isu domestik dan isu publik berpadu dalam satu perjuangan yang utuh demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
