RADARNTT, Paniai – Dilansir Pena Katolik Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai merugikan rakyat kecil dan merusak lingkungan.
Seruan ini disampaikan dalam khotbah pembukaan Musyawarah Pastoral (Muspas) Mee VIII di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, 2 Januari 2026, yang dihadiri ribuan umat dan tamu undangan. Uskup Bernardus menegaskan bahwa hakikat kepemimpinan, baik di gereja maupun negara, adalah melayani rakyat, bukan menindas.
Ia menggambarkan Yesus Kristus sebagai “jalan utama”, sementara para pemimpin seharusnya menjadi “jalan kecil” yang memudahkan masyarakat menuju keadilan. Dalam khotbahnya, ia menyoroti Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke serta ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua yang memicu keresahan publik.
“Rakyat menderita akibat kebijakan oligarki yang tidak berpihak pada kemanusiaan. Jika pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang, itu bukan kebijakan keadilan,” tegasnya.
Uskup Bernardus mengingatkan bahwa kebijakan yang merusak manusia dan alam berarti kehilangan nilai ilahi. Ia menekankan bahwa penguasa wajib membuka ruang dialog dan mendengarkan suara rakyat, dengan prinsip Vox Populi, Vox Dei – suara rakyat adalah suara Tuhan – sebagai dasar pengambilan keputusan.
Di akhir khotbah, ia mengajak keluarga Kristiani meneladani Maria dan Yusuf dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui Muspas Mee VIII, ia berharap gereja dan pemerintah kembali menjadi pelayan masyarakat, khususnya bagi warga adat yang terdampak proyek berskala besar.
Menurut laporan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, proyek PSN Merauke merupakan bagian dari agenda pembangunan skala besar dalam kerangka program ketahanan pangan, swasembada bioenergi, dan agribisnis. PSN Merauke resmi dimasukkan ke dalam daftar PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, yang mencakup kawasan seluas lebih dari dua juta hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Kawasan yang diklaim sebagai lokasi PSN ini bukanlah ruang kosong. Ia merupakan salah satu bentang alam tropis paling penting di Tanah Papua dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Ribuan spesies flora-fauna endemik hidup berdampingan dengan masyarakat adat yang telah membangun hubungan sosial, spiritual, dan ekologis yang saling menopang selama berabad-abad. Namun, alih-alih memperkuat keberlanjutan sistem kehidupan ini, negara mendorong perubahan lanskap besar-besaran melalui PSN Merauke yang diklaim sebagai solusi atas krisis pangan dan energi. Di balik retorika transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan, proyek ini justru membuka jalan bagi perampasan tanah adat, deforestasi masif, dan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat adat. PSN Merauke dijalankan oleh korporasi-korporasi dengan jejak panjang perusakan lingkungan dan didukung melalui kebijakan militerisasi.
Temuan Kunci: Deforestasi Masif
Salah satu temuan utama dalam laporan ini adalah deforestasi masif akibat penguasaan lahan dalam skala besar. Data yang kami himpun menunjukkan bahwa terdapat 10 perusahaan yang menguasai total konsesi seluas 563.661 hektar di wilayah Merauke. Ini berarti hampir 28 persen dari total luas kawasan PSN Merauke (2.289.255 hektar) dikuasai segelintir entitas korporat tersebut. Konsesi tersebut tersebar di berbagai wilayah, yakni Jagebob, Tanah Miring, Sota, Eligobel, Ulilin, Malind, Kurik, dan Animha, yang merupakan wilayah adat masyarakat Malind, Anim, Kanum, Maklew, Yei, dan sebagainya.
Konsentrasi penguasaan lahan ini bukan hanya menyangkut luasnya area, tetapi juga monopoli tanah yang semakin memperkuat dominasi korporasi dalam perencanaan pembangunan. Bahkan, analisis terhadap pemilik saham menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tersebut saling terhubung dalam jaringan kepemilikan yang sama, mengindikasikan adanya konsolidasi kapital yang intensif di balik dalih ketahanan pangan dan energi nasional. Mereka mendapat dukungan dari infrastruktur kekuasaan politik dan keamanan: militer yang mengamankan proyek, aparat yang menekan perlawanan masyarakat adat, hingga kebijakan sektoral yang melemahkan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
Konsolidasi Kapital
PSN Merauke menunjukkan struktur kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi di tangan segelintir elite bisnis. Berdasarkan penelusuran kami, ditemukan bahwa dari sepuluh perusahaan yang terlibat dalam proyek PSN Merauke, sembilan di antaranya dikuasai oleh tiga figur kunci: Angelia Bonaventure Sudirman, Antoni, S.E., dan Tan Keng Liam.
Angelia Bonaventure Sudirman merupakan figur sentral. Ia tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di setidaknya 7 dari 10 perusahaan. Selain itu, ia adalah cucu dari Martias Fangiono, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri perkebunan di Indonesia, yang dikenal sebagai pemilik dari First Resources Group, Fangiono Agro Plantation (FAP) Agri Group, dan Ciliandry Anky Abadi Group. Selain Fangiono, figur penting lainnya adalah Martua Sitorus, pendiri Wilmar International dan KPN Corp, salah satu konglomerasi agribisnis terbesar di Asia Tenggara. Tampak bahwa hanya PT Dutamas Resources International yang dimiliki oleh kelompok di luar dua poros dominan tersebut, yaitu Dudy Christian, Angell Madeleinne, Michael Angelo, dan Rita Rushy. Sementara itu, satu nama lain yang tercatat adalah Silvia Caroline Fangiono, istri kedua dari Martias Fangiono, yang merupakan pemegang saham utama di PT Borneo Citra Persada.
Ancaman Etnosida
PSN Merauke mengandung ancaman eksistensial serius terhadap masyarakat adat di Papua Selatan, termasuk masyarakat adat suku Malind Anim, Maklew, Khimaima, dan Yei. Maka, PSN Merauke tidak bisa dipahami sekadar sebagai inisiatif pembangunan infrastruktur atau ekspansi investasi perkebunan, melainkan sebagai bagian dari etnosida, yakni penghancuran atas struktur sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat,
Etnosida tidak terjadi dalam satu langkah besar, tetapi berlangsung perlahan dan tersembunyi melalui pengambilalihan tanah adat, penghancuran hutan yang menjadi ruang hidup dan spiritual, dan peminggiran masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka sendiri. PSN Merauke akan mereproduksi kekerasan struktural yang tidak selalu berbentuk fisik, tetapi membekas dalam bentuk hilangnya kontrol atas tanah, hilangnya bahasa dan praktik-praktik budaya, dan rusaknya relasi sosial yang dibangun lintas generasi. (TIM/RN)
