Oleh: Leonardo Alessandro Lako Dhei
Kekerasan simbolik adalah bentuk kekuasaan yang tidak tampak secara fisik namun bekerja lewat simbol, bahasa, norma, dan wacana sehingga struktur dominasi dipandang sebagai hal yang lumrah dalam paradigma masyarakat. Karena beroperasi melalui pengakuan dan internalisasi norma-norma sosial, korban sering tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam relasi kekuasaan yang merugikan, sehingga kekerasan ini terus direproduksi tanpa resistensi nyata. Kekerasan simbolik bukan sekadar tempat fisik, tetapi arena interaksi sosial di mana makna, identitas, dan dominasi dipertaruhkan, simbol-simbol dan wacana yang beredar di sana tidak hanya mencerminkan nilai sosial tetapi juga bisa memarginalkan atau mengecualikan kelompok tertentu dalam pengalaman mereka sehari-hari di ruang itu.
Kekerasan simbolik menjadi semakin relevan karena ruang publik tidak hanya berbentuk fisik seperti jalan atau taman, tetapi juga ruang virtual seperti media sosial, platform berita online, dan forum diskusi digital. Simbol-simbol dan wacana yang beredar di sana tidak hanya mencerminkan nilai sosial tetapi juga bisa memarginalkan atau mengecualikan kelompok tertentu melalui narasi dominan, komentar yang diskriminatif, serta penyebaran stereotip yang melekatkan makna negatif terhadap kelompok rentan, meskipun tampaknya wajar atau biasa saja bagi sebagian besar pengguna.
Fenomena kekerasan simbolik di ruang publik modern misalnya tampak dalam bagaimana opini mayoritas di media sosial bisa menkucilkan suara minoritas atau melanggengkan stereotip gender, kelas, atau etnis, sehingga pengalaman kelompok yang dimarginalkan sering diabaikan atau direduksi tanpa disadari oleh banyak pihak. Dalam kasus seperti ini, simbol-simbol digital dan bahasa online menjadi instrumen kekuasaan yang bekerja halus, memperkuat dominasi tertentu dan menempatkan posisi kelompok lain sebagai kurang berwibawa atau kurang sah dalam wacana publik. Seperti terjadi pengiriman kepala babi kepada seorang jurnalis majalah Tempo di Indonesia sebagai bentuk ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers. Pada 19–20 Maret 2025, kantor redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga yang ditujukan kepada wartawan host siaran politik mereka, Francisca Christy Rosana, yang kemudian ditafsirkan sebagai ancaman simbolik serius terhadap independensi media dan kebebasan berekspresi, karena simbol kepala babi dalam konteks kultur Indonesia mengandung muatan penghinaan dan intimidasi kuat terhadap penerima serta pekerja jurnalistik pada umumnya.
Dalam konteks ruang publik, kekerasan simbolik menjadi penting karena ruang publik bukan hanya sekadar tempat fisik, tetapi arena sosial di mana makna, identitas, dan hubungan kekuasaan diperjuangkan dan dipertaruhkan. Simbol-simbol, aturan sosial, dan wacana yang beredar di ruang publik dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu dan memarginalkan atau membatasi pengalaman kelompok lain secara halus, tanpa disadari oleh masyarakat umum, sehingga dinamika sosial di ruang itu berlangsung dalam pola kekuasaan yang tidak seimbang.
Secara holistik, ruang publik adalah ruang yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa batas kepemilikan pribadi tertentu. Di luar fisik, ruang publik juga dapat mencakup media massa, media digital, dan forum diskusi yang memungkinkan orang untuk menyampaikan aspirasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam wacana publik, menjadikannya bagian dari pengalaman sosial yang sama pentingnya dengan ruang fisik.
Simbol dan representasi visual maupun verbal memainkan peranan penting dalam membentuk makna dan pengalaman bersama. Simbol-simbol visual seperti patung, nama tempat, tanda, fasilitas khusus, atau aturan sosial yang dipajang di ruang publik sering mencerminkan dan mereproduksi nilai-nilai tertentu yang menguatkan dominasi kelompok sosial tertentu, sekaligus membentuk batasan tidak tertulis tentang siapa yang pantas berada atau merasa nyaman di ruang itu. Semisalnya, fasilitas seperti parkir khusus perempuan dengan simbol tertentu bisa dipahami sebagai bentuk pelayanan, tetapi juga menunjukkan pemaknaan sosial dan struktur kuasa terkait gender yang memberi kode tentang peran sosial perempuan di ruang publik. Representasi semacam ini dapat memperkuat stereotip atau eksklusi sosial secara halus.
Ruang publik tidak sekadar merujuk pada tempat fisik seperti taman, jalan, alun-alun, atau trotoar yang dapat diakses oleh umum, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk ruang sosial lain di mana interaksi dan pertukaran makna terjadi, termasuk media massa dan ruang digital yang menjadi arena diskusi, ekspresi dan aspirasi publik. Ruang public merupakan tempat di mana identitas, wacana, dan norma dipertukarkan serta dipertaruhkan, hal ini merupakan cerminan struktur sosial yang lebih luas di mana relasi kuasa antara berbagai kelompok sosial terwujud. Interaksi di ruang ini mencerminkan bagaimana berbagai kelompok membawa nilai, pengalaman, dan posisi sosial mereka dalam ruang bersama sehingga ruang tersebut bukan hanya sekadar lokasi, tetapi arena pertarungan simbol sosial.
Menurut Pierre Bourdieu seorang sosiolog dan intelektual publik asal Prancis memaparkan bahwa ruang sosial seperti ruang publik berfungsi sebagai field atau arena di mana individu dan kelompok dengan habitus serta modal tertentu berinteraksi dan berkompetisi, sehingga simbol-simbol sosial yang beredar di ruang tersebut sering mencerminkan dominasi simbolik dari kelompok yang memiliki modal simbolik lebih besar. Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang bekerja lewat simbol, bahasa, dan struktur makna sehingga mereka yang didominasi cenderung melihat struktur sosial yang timpang sebagai sesuatu yang sah dan wajar, bahkan ikut menerimanya tanpa menyadari adanya ketimpangan tersebut.
Dalam pandangannya, dominasi ini merupakan hasil dari internalisasi norma-norma dan klasifikasi sosial yang dipaksakan oleh kelompok dominan melalui praktik sosial yang tampak netral, namun sesungguhnya memperkuat status quo dalam ruang publik. Catcalling atau pelecehan verbal di ruang publik, sering dianggap hanya lelucon atau komentar ringan, juga merupakan bentuk kekerasan simbolik karena berdampak pada rasa aman dan martabat korban serta mencerminkan dominasi gender yang tersirat dalam interaksi sosial sehari-hari. Selain itu, media massa dan ruang publik digital bisa berfungsi sebagai arena kekerasan simbolik ketika narasi yang ditonjolkan mewakili satu suara dominan dan menyingkirkan suara lain, baik melalui framing pemberitaan maupun representasi kelompok tertentu, sehingga memperkuat relasi sosial yang tidak seimbang.
Kekerasan simbolik dapat berdampak serius meskipun tidak tampak secara fisik, karena bentuk dominasi ini bekerja lewat simbol, norma, dan wacana yang dinormalisasi dalam kehidupan sosial. Akibatnya individu atau kelompok yang dimarginalkan sering mengalami perasaan terpinggirkan, rendah diri, atau kehilangan rasa harga diri, terutama ketika identitas, budaya, atau gaya hidup mereka dinilai lebih rendah oleh norma dominan di ruang publik. Dampak lainnya termasuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap ruang, sumber daya, dan pengakuan sosial, yang lama-kelamaan memperkuat hubungan kekuasaan yang timpang dan bisa menyebabkan diskriminasi, pengucilan sosial, bahkan konflik struktural yang lebih luas dalam tatanan masyarakat.
Dalam kekerasan simbolik, dominasi sosial sering kali tampak sebagai sesuatu yang wajar atau normal sehingga kelompok subordinat menerima ketimpangan ini tanpa sadar dan bahkan menegaskannya dalam kehidupan sehari-hari, padahal itu adalah bagian dari struktur kekuasaan yang timpang. Dampaknya adalah peminggiran sosial karena pengalaman ruang publik yang tidak ramah atau tidak inklusif membuat partisipasi kelompok tertentu terbatas, mereka merasa tidak dihargai atau tidak aman untuk tampil dan berbicara dalam wacana publik.
Reproduksi ketimpangan ini melalui cara-cara simbolik juga membuka peluang bagi terjadinya bentuk kekerasan lain fisik, psikologis, atau ekonomi karena struktur sosial yang tidak setara terus dipertahankan dan dipandang sebagai sah oleh sebagian besar anggota masyarakat.
Kekerasan simbolik dapat di tanggulangi atau setidak-tidaknya minimalisir dengan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap simbol, bahasa, dan wacana yang tersebar di ruang publik sehingga dominasi yang tersembunyi bisa dikenali dan dipertanyakan. Mendorong kebijakan ruang publik yang lebih inklusif dan reflektif terhadap keberagaman pengalaman sosial, termasuk regulasi yang lebih adil dalam penggunaan simbol serta tata ruang. Pendidikan sosial dan literasi media diperlukan agar warga mampu menanggapi wacana media secara kritis dan tidak sekadar menerima narasi dominan, serta lembaga publik perlu memperkuat mekanisme respons terhadap pelecehan dan diskriminasi simbolik agar ruang publik benar-benar ramah bagi semua.
Kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi halus yang bekerja lewat simbol, wacana, dan praktik sosial sehingga struktur kekuasaan yang timpang dipandang sebagai sesuatu yang normal atau “alamiah” oleh mereka yang mengalami dominasi, bukan sebagai kekerasan yang nyata dan dipaksakan. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, kekerasan ini berjalan melalui internalisasi norma dan kategori sosial yang ditanamkan oleh kelompok dominan ke dalam cara berpikir dan berperilaku kelompok subordinat, sehingga ketimpangan dan dominasi terus direproduksi tanpa kesadaran kritis dari pihak yang didominasi.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
