Oleh: Gian Ribhato
Media sosial sekarang cukup dihebohkan dengan aksi anak-anak SMA pasca-kelulusan yang mencoret-coret seragam mereka, bahkan ada yang menuliskan dengan kata-kata dan kalimat yang kurang etis. Dalam beberapa komentar yang dilontarkan oleh netizen, ada yang tidak menyalahkan aksi tersebut dengan alasan itu hanyalah bentuk ekspresi kebahagiaan mereka, namun tidak sedikit juga yang mengecamnya.
Peristiwa ini merupakan satu dari sekian banyak peristiwa lain yang menggambarkan ada sesuatu yang hilang dengan sistem pendidikan kita. Saya kira itu bukan persoalan personal, tetapi bentuk dari persoalan sistemik. Jadi, menghadapi realitas itu, kita tidak cukup menghakimi atau mengutuk tindakan itu, atau mempertanyakan mengapa mereka melakukan itu, tetapi lebih dalam lagi, apa yang hilang dari pendidikan kita?
Ada satu paradigma yang bukan lagi diam-diam, tetapi secara terang-terangan mengonstruksi pendidikan kita saat ini yakni pendidikan adalah basis untuk mendapatkan kerja. Paradigma ini bukan sebatas pada paradigma individu per individu tetapi sebuah pola yang secara konsisten bekerja di dalam sebuah sistem. Dalam diskursus baik dalam ranah filosofis, realitas ini disebut sebagai sindrom neoliberalisme. Di atas kertas, negara kita memang tidak menganut ideologi neo-liberalisme namun praktik menunjukkan adanya hidden agenda (agenda tersembunyi) dari arus neo-liberalisme itu. Bagaimana ciri-cirinya?
Menurut Heru Nugroho, ada empat ciri modernisasi yang melanda pendidikan tinggi di Indonesia. Pertama, kuatifikasi, yakni evaluasi terhadap produk dan hasil perguruan tinggi hanya dilihat dari segi kuantitas. Kedua, efisiensi, yakni prioritas berupa fasilitas dan dukungan lainnya lebih diberikan kepada prodi yang bisa menghasilkan uang, sedangkan yang tidak menghasilkan uang bisa terancam ditutup. Ketiga, kurikulum yang dibuat harus bisa mengantisipasi kebutuhan pasar, sehingga pendidikan lebih seperti robot pelayan pasar. Keempat, penyelenggaraan pendidikan harus selalu menggunakan teknologi modern.
Bagaimana dapat disimpulkan bahwa pola pendidikan seperti itu adalah bentuk agenda tersembunyi dari ideologi neo-liberalime? Kajian yang dilakukan oleh William Davies dari University of London dengan judul Neoliberalism: A Bibliographic Review menunjukan empat pola yang dilakonkan berdasarkan paradigma neoliberalime.
Pertama, secara paradoksal kebijakan neoliberalisme biasanya menargetkan institusi dan kegiatan yang berada di luar pasar, seperti universitas, rumah tangga, administrasi publik dan serikat pekerja. Tujuannya jelas, yakni menciptakan kembali mereka sesuai dengan model pasar. Kedua, untuk memenuhi misi di atas maka yang dipakai bukan kekuatan pasar, melainkan kekuatan negara. Neoliberalime bekerja dengan cara memproduksi dan mereproduksi aturan institusi dan perilaku individu melalui sistem regulasi negara. Untuk tujuan itu, fungsi negara harus diperlemah, sebaliknya korporasi harus diperkuat.
Ketiga, Neoliberalisme sangat menekankan aktivitas kompetitif, dengan cara memproduksi ketidaksetaraan (production of inequality). Kita bisa menyaksikan kebijakan-kebijakan saat ini yang kelihatannya prososial atau mengusahakan kesejahteraan, tetapi sebenarnya merupakan seni yang dimainkan untuk memanipulasi imajinasi, sehingga menutup mata orang bahwasannya ketidaksetaraan itu bukan keniscayaan tetapi diciptakan.
Ada isu yang berkembang sekarang yakni pemerintah akan menutup program studi yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan industry. Jika demikian, maka kita akan menyaksikan kenyataan pahit, yakni negara seperti tempat pelacuran yang siap melayani pasar, dan kitalah pelacur-pelacurnya. Kita tidak dapat mengelak, karena kita berada pada posisi determinan, yang siap untuk dilukis yang negara sebagai pelukis. Pendidikan yang sifatnya teknis dan pragmatis diprioritaskan. Jika dikaji secara konseptual, maka pendidikan kita sedang menciptakan antitesis bagi konsep pendidikan sebenarnya. Jika ditelusuri secara historis, pendidikan selalu bertujuan membebaskan manusia dari determinasi eksternal.
Pada era Yunani Kuno, pendidikan berusaha membebaskan manusia dari kungkungan mitos. Di era modern, sejak munculnya zaman yang kita kenal sebagai aufklarung atau pencerahan, pendidikan itu bertujuan membebaskan manusia dari jeratan dogmatisme. Jadi pendidikan itu sebenarnya melatih orang untuk bisa berpikir secara benar (logic), berbicara secara benar (rhetoric) berbahasa secara benar (grammar) dan juga bertindak secara benar.
Moralitas harus menjadi salah satu aspek yang perlu ditumbuhkan dalam sistem pendidikan. Salah satu prinsip moral mengatakan, tidak semua yang bisa dilakukan secara teknikal mendapat legitimasi moral. Namun, hal itu hampir hilang dari sistem pendidikan sekarang karena semuanya mengarah pada logika pasar.
Dengan demikian, sebenarnya kita sedang menyaksikan suatu transformasi pada sistem pendidkan kita saat ini yakni pendidikan hanya bergerak pada satu dimensi yani dimensi teknis pragmatis. Emansipasi humanistik dianggap ilusi. Kita hanya berusaha melakukan mimesis atau identifikasi langsung dengan agenda neoliberalisme.
Bagaimana agar keluar dari situasi itu? Pertama, kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh sistem, tetapi kita punya pilihan untuk tidak begitu saja tunduk pada sistem itu. Untuk itu perlu adanya kesadaran atau otonomi diri untuk tidak hanya berpikir soal hal-hal teknis tetapi juga melatih cara berpikir yang benar. Kedua, saya sependapat dengan tren sekarang yang disebut dengan post-capitalist society. Istilah itu merupakan sebuah gerakan untuk melawan arus neoliberalisme, yakni bahwa kita hidup bukan hanya untuk kerja, tetapi juga perlu adanya rehat atau istirahat, solidaritas dan yang paling penting adalah kebahagiaan. Tenggelam dalam pola pikir hanya untuk bekerja dan melihat orang lain sebagai kompetitor, sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang tenggelam dalam badai neoliberaliesme.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
