Ketika api kecil menyala di satu sudut dunia, asapnya bisa menyesakkan paru-paru seluruh umat manusia
Awalnya dimulai dari percikan api di Gaza. Hamaz menyalakan api dengan roket sporadis, bentrokan yang dianggap rutinitas oleh dunia. Israel merespons dengan operasi militer terbatas, Iran memberi dukungan tersamar, Amerika hanya mengeluarkan pernyataan keras. Semua tampak seperti episode lama yang sudah sering diputar. Tetapi percikan itu menjalar, membakar, dan akhirnya menjelma menjadi perang terbuka yang menyeret Amerika, NATO, Rusia, China, dan berpotensi Eropa.
Moskow, yang sudah babak belur di Ukraina, kini harus berada dalam dilema panjang. Mereka tidak mampu membuka front baru, tetapi juga tidak bisa membiarkan Iran sendirian. Rusia butuh Iran sebagai sekutu strategis, jalur energi, dan mitra politik untuk menantang Barat. Maka Kremlin memilih dukungan diplomatik, retorika keras, dan permainan bayangan. Namun rakyat Rusia sungguh sudah lelah dengan perang, harga pangan naik, inflasi menekan, dan keresahan sosial bisa meledak kapan saja.
China menghadapi dilema yang sama. Lebih dari 40 persen impor minyaknya berasal dari Teluk, sementara perdagangan dengan Israel bernilai miliaran dolar. Beijing tidak bisa berpihak terlalu jauh ke Iran tanpa merusak hubungan dengan Arab Saudi dan UEA. Tetapi berpihak ke Israel berarti menghancurkan citra sebagai mediator global. Maka mereka tampil sebagai penengah, menawarkan meja perundingan, padahal sebenarnya hanya melindungi kepentingan dagang dan ambisi besar Belt and Road Initiative. Di dalam negeri, rakyat China masih bergulat dengan dampak pandemi: pengangguran muda tinggi, sektor properti rapuh, dan pemerintah berusaha menjaga stabilitas sosial.
Demikian juga negara-negara Eropa pun belum pulih dari pandemi dan perang Ukraina. Krisis energi sempat membuat masyarakat harus menghemat listrik dan gas, inflasi menekan kelas menengah. Kini ancaman baru datang dari Teluk, membuat harga minyak dan pangan kembali melonjak. Jerman, Prancis, Italia menyerukan diplomasi, tapi juga menyiapkan opsi militer terbatas bersama NATO. Inggris, dengan sejarah panjang keterlibatan di Timur Tengah, tidak akan tinggal diam. Potensi campur tangan Eropa bukan hanya soal solidaritas dengan Amerika, tetapi juga soal kepentingan energi dan keamanan pangan.
Gelombang besar itu juga turut menghantam Asia. Indonesia jelas akan terguncang karena BBM akan naik, subsidi energi membengkak, APBN tercekik. Malaysia menghadapi inflasi pangan yang menekan kelas menengah bawah. India, dengan populasi raksasa, harus menanggung lonjakan harga minyak yang bisa mengguncang stabilitas politik domestik. Singapura, pusat perdagangan dan keuangan Asia Tenggara, menghadapi risiko besar: jalur suplai terganggu, biaya logistik melonjak, pasar finansialnya bergejolak. Jepang pun tidak luput. Lebih dari 90 persen kebutuhan minyaknya berasal dari impor, sebagian besar dari Teluk. Lonjakan harga minyak langsung menghantam industri otomotif, transportasi, dan rumah tangga. Brasil menghadapi tekanan besar karena harga kedelai dan jagung melonjak. Mesir menghadapi antrean panjang roti. Nigeria, meski eksportir minyak, tetap menderita karena inflasi pangan.
Dampak yang Menyentuh Indonesia
Lonjakan harga minyak dari US$70 ke atas US$100 per barel langsung menghantam APBN. Subsidi energi bisa membengkak hingga Rp50 triliun lebih, menekan ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Pemerintah dipaksa memilih: menaikkan harga BBM atau menambah utang. Keduanya sama-sama pahit, karena menaikkan harga BBM akan memicu keresahan rakyat, sementara menambah utang akan memperlemah posisi fiskal jangka panjang.
Petani menghadapi harga pupuk yang melonjak karena bahan baku impor ikut naik. Pupuk urea, NPK, dan ZA bisa naik 20–30 persen, membuat biaya produksi padi dan jagung membengkak. Petani kecil yang sudah tipis marginnya terpaksa mengurangi pemupukan, hasil panen menurun, harga beras naik. Peternak pun tidak luput. Harga pakan ternak melonjak karena kedelai dan jagung naik di pasar global. Biaya produksi ayam dan sapi meningkat, harga daging dan telur naik di pasar. Konsumen menjerit, peternak terjepit. Nelayan menghadapi beban BBM yang semakin berat. Solar naik, biaya melaut melonjak, hasil tangkapan tidak sebanding dengan ongkos. Banyak nelayan memilih tidak melaut, pasokan ikan berkurang, harga ikan di pasar naik.
Rupiah menghadapi tekanan berat. Jika jatuh ke Rp18.000 per USD, impor bahan baku industri naik 15 persen, biaya produksi manufaktur meningkat, harga barang konsumsi melonjak. Investor asing kabur, pasar saham melemah. Dunia usaha menunda ekspansi, pengangguran bisa bertambah. Transportasi publik menaikkan tarif, ongkos logistik melonjak, rantai distribusi pangan terganggu. Inflasi total bisa mencapai 7–8 persen, jauh di atas target Bank Indonesia. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan harian. Demonstrasi bisa muncul di kota-kota besar, tuntutan politik menguat, stabilitas pemerintahan diuji. Panglima TNI telah menetapkan Siaga 1, maka seluruh matra darat, laut, udara harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Pengamanan jalur perdagangan, evakuasi WNI dari Timur Tengah, hingga menjaga stabilitas dalam negeri menjadi prioritas. Tetapi ancaman terbesar bukan serangan militer, melainkan keresahan rakyat akibat inflasi, pupuk mahal, pakan ternak melambung, dan solar yang memberatkan nelayan.
Timeline Dampak dan Transisi Indonesia
Pada enam bulan pertama, rakyat harus menghadapi kenaikan harga pangan dan energi yang tajam. Petani mengeluh pupuk mahal, peternak menjerit karena pakan melonjak, nelayan enggan melaut karena solar tak terjangkau. Inflasi menekan dapur rakyat, demonstrasi mulai muncul di kota besar, dan pemerintah dipaksa menambah utang untuk menutup subsidi. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan rasa aman, sementara pemerintah berjuang keras menjaga stabilitas fiskal dan sosial.
Peperangan tidak pernah berlangsung singkat dan satu tahun berjalan, keresahan sosial semakin nyata. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan harian, kurs rupiah melemah, dan berita evakuasi WNI dari Timur Tengah menghiasi layar televisi. Demonstrasi semakin sering, tuntutan politik menguat, dan stabilitas pemerintahan diuji. Rakyat mulai menuntut solusi jangka panjang, bukan sekadar subsidi darurat. Pemerintah dipaksa merumuskan kebijakan energi dan pangan yang lebih berkelanjutan, meski dengan risiko politik yang besar.
Kemudian pada lima tahun ke depan, jika strategi bertahan dijalankan dengan konsisten, Indonesia bisa mulai keluar dari era survival. Pembangunan PLTN berjalan, energi terbarukan semakin meluas, cadangan pangan nasional diperkuat, dan diplomasi regional ASEAN menjadi benteng menghadapi krisis global. Petani mendapat pupuk lebih murah, peternak terbantu dengan pakan lokal, nelayan kembali melaut dengan biaya BBM yang lebih terkendali. Indonesia mulai melangkah dari survival menuju resilience, dengan fondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi krisis berikutnya.
Strategi Bertahan dan Bangkit
Indonesia harus mempercepat diversifikasi energi dengan PLTS, PLTB, bioenergi, dan menjadikan PLTN sebagai tulang punggung energi masa depan. PLTN tidak bisa ditolak bukan lagi sekadar simbol teknologi, tetapi juga jaminan energi stabil yang mampu menopang industri dan rumah tangga dalam jangka panjang. Kemandirian pupuk dan diversifikasi pakan ternak berbasis lokal harus diperkuat, sementara cadangan pangan nasional diperbesar melalui Bulog dan lumbung daerah. Reformasi subsidi diperlukan agar lebih produktif, digitalisasi bansos memastikan bantuan tepat sasaran, dan diversifikasi ekspor mengurangi ketergantungan pada komoditas.
Diplomasi aktif di forum internasional dan kerja sama regional dengan ASEAN, Jepang, dan India akan memperkuat posisi Indonesia. Stabilitas sosial-politik dijaga dengan komunikasi publik yang transparan dan pendekatan dialog. Pemerintah harus melibatkan rakyat dalam program ketahanan pangan dan energi, agar masyarakat merasa menjadi bagian dari solusi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga membangun daya tahan jangka panjang.
Arah Sistem Dunia ke Depan
Dunia sedang bergerak ke arah multipolar yang tidak stabil. Amerika tetap berusaha mempertahankan hegemoninya, Rusia bertahan dengan bayangan, China dengan diplomasi ambigu, Eropa dengan solidaritas setengah hati, Jepang dengan dilema energi, dan negara berkembang dengan beban sosial yang semakin berat. Arah sistem dunia ke depan bukan lagi “siapa yang kuat,” melainkan “siapa yang bisa bertahan.” Pandemi sudah menguras cadangan fiskal, memperbesar utang, dan melemahkan daya tahan sosial. Perang ini datang seperti badai kedua sebelum luka pertama sembuh. Maka dunia sedang menuju era survival global.
Indonesia, harus konsisten dengan strategi energi jangka panjang termasuk membangun PLTN, untuk tetap bisa melangkah dari survival menuju resilience.
Minggu, 8 Maret 2026
Oleh: Yoga Duwarto
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Sosial
