Perampasan Aset: Ujian Nyali dan Integritas Negara

oleh -142 Dilihat
banner 468x60

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah hampir dua dekade menjadi wacana dan tertahan dalam proses legislasi, negara akhirnya menyetujui instrumen hukum baru untuk memperkuat upaya mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Namun, keputusan ini tidak boleh disambut dengan euforia berlebihan. Sebab, persoalan terbesar Indonesia bukan semata-mata kekurangan regulasi untuk memberantas korupsi, melainkan lemahnya konsistensi penegakan hukum, rapuhnya integritas sebagian aparat, dan kuatnya pengaruh kekuasaan serta kepentingan politik dalam proses hukum. Undang-undang ini penting, tetapi efektivitasnya baru akan terbukti ketika negara mampu merampas kekayaan hasil kejahatan tanpa menjadikan hukum sebagai alat untuk merampas hak warga negara.

Selama ini, Indonesia menghadapi paradoks pemberantasan korupsi: negara sering berhasil memenjarakan koruptor, tetapi tidak selalu berhasil mengambil kembali kekayaan hasil kejahatannya. Pelaku ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Namun, aset hasil korupsi kadang sudah lebih dahulu dipindahkan ke rekening keluarga, perusahaan, orang kepercayaan, investasi, tanah, bangunan, atau disamarkan melalui transaksi keuangan yang rumit. Akibatnya, hukuman penjara tidak otomatis memulihkan kerugian negara. Koruptor mungkin kehilangan kebebasannya, tetapi hasil kejahatannya masih dapat dinikmati oleh orang lain. Dalam situasi demikian, keadilan menjadi timpang karena negara menghukum pelaku, tetapi belum tentu berhasil mengembalikan hak masyarakat yang dirampas.

Di sinilah urgensi Undang-Undang Perampasan Aset. Paradigma pemberantasan korupsi harus bergerak dari sekadar menghukum pelaku menuju pemulihan kekayaan hasil kejahatan. Negara tidak cukup hanya membuktikan kesalahan seseorang, tetapi juga harus mampu menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui prosedur hukum yang sah. Korupsi bukan sekadar pelanggaran administrasi pemerintahan atau penyalahgunaan jabatan. Korupsi merupakan perampasan hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan. Karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari jumlah tersangka dan beratnya hukuman penjara, tetapi juga dari seberapa besar aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan.

Salah satu instrumen penting dalam undang-undang ini adalah mekanisme non-conviction-based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pemidanaan terhadap pelaku. Mekanisme ini diperlukan untuk menghadapi keadaan ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan secara normal, misalnya karena tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui maupun tidak diketahui keberadaannya. Terobosan ini penting karena kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk menyelamatkan kekayaan hanya dengan menghilangkan pelakunya dari proses hukum.

Namun, NCB bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang hanya berdasarkan kecurigaan aparat. Perampasan tetap harus melalui proses peradilan, pembuktian yang sah, dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan. Objek pemeriksaannya adalah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, bukan penghukuman pidana terhadap seseorang tanpa proses hukum. Perbedaan ini harus dipahami secara benar agar instrumen pemulihan aset tidak berubah menjadi jalan pintas untuk menghindari prinsip-prinsip hukum pidana. Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap tunduk pada hukum.

Di sinilah persoalan paling sensitif dari undang-undang ini. Semakin besar kewenangan negara untuk mengambil alih kekayaan seseorang, semakin besar pula kewajiban negara menjamin agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang. Kedua ketentuan konstitusi ini harus menjadi pagar dalam pelaksanaan perampasan aset. Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang bagi kesewenang-wenangan baru.

Kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia. Penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, rekayasa perkara, konflik kepentingan, dan praktik transaksional masih menjadi persoalan serius. Dalam situasi seperti ini, pemberian kewenangan besar tanpa pengawasan yang kuat berpotensi menciptakan masalah baru. Bayangkan apabila kewenangan perampasan aset digunakan untuk menekan pengusaha yang kritis, mengintimidasi pejabat yang berbeda pandangan politik, atau mengambil alih kekayaan seseorang melalui rekayasa perkara. Kekayaan yang diperoleh secara sah bisa terancam hanya karena aparat gagal membedakan harta hasil kejahatan dengan harta yang berasal dari usaha, warisan, dan kerja keras.

Karena itu, pembuktian tidak boleh dibalik secara serampangan. Ketidakwajaran antara penghasilan dan kekayaan memang dapat menjadi dasar penelusuran, tetapi bukan dengan sendirinya bukti bahwa seluruh kekayaan seseorang berasal dari tindak pidana. Negara harus memiliki dasar bukti yang memadai mengenai hubungan aset dengan kejahatan. Pemilik aset juga harus memperoleh kesempatan yang adil untuk memberikan penjelasan dan membela haknya. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh diabaikan. Seseorang yang membeli tanah, menerima warisan, atau melakukan transaksi bisnis tanpa mengetahui adanya tindak pidana tidak boleh otomatis kehilangan hak atas kekayaannya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas. Jangan sampai negara berhasil mengambil alih kekayaan hasil kejahatan, tetapi kemudian gagal mengelolanya secara transparan dan profesional. Aset dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, perusahaan, saham, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya. Nilainya bisa menyusut apabila tidak dirawat atau dikelola secara tepat. Penilaian aset tidak boleh dimanipulasi, pelelangan tidak boleh menjadi transaksi tersembunyi, dan hasil penjualan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset yang sebelumnya dirampas oleh koruptor justru menjadi objek korupsi baru dalam pengelolaan negara. Pemisahan fungsi penyidikan, penuntutan, pengelolaan, dan pengawasan aset harus dijamin agar tidak terjadi pemusatan kewenangan.

Dimensi internasional juga tidak boleh diabaikan. Kejahatan ekonomi modern tidak mengenal batas negara. Kekayaan hasil korupsi dapat dipindahkan ke yurisdiksi lain, disamarkan melalui perusahaan, atau diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 51 UNCAC menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip mendasar kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, undang-undang ini harus diikuti peningkatan kemampuan investigasi keuangan, teknologi penelusuran aset, profesionalitas aparat, dan kerja sama lintas negara.

Bagi Nusa Tenggara Timur, undang-undang ini memiliki arti yang sangat konkret. Korupsi tidak selalu hadir dalam skandal bernilai triliunan rupiah. Ia juga dapat bersembunyi dalam proyek jalan, pembangunan sekolah, pengadaan alat kesehatan, pengelolaan dana desa, dan bantuan sosial. Di daerah yang masih menghadapi kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, persoalan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan ketahanan pangan, setiap rupiah anggaran pembangunan sangat berarti. Ketika anggaran jalan diselewengkan, masyarakat harus lebih lama menikmati infrastruktur yang buruk. Ketika pengadaan fasilitas kesehatan dikorupsi, pasien kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan yang layak. Ketika dana pendidikan disalahgunakan, anak-anak menjadi korban. Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan tindakan yang memperpanjang penderitaan masyarakat.

Namun, aparat penegak hukum di daerah juga harus bekerja secara profesional. Jangan sampai undang-undang ini menjadi instrumen untuk menekan pengusaha lokal, mengintimidasi pejabat, atau menciptakan ketakutan dalam kegiatan ekonomi yang sah. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti, bukan sentimen politik, persaingan bisnis, atau kepentingan kelompok. Tidak boleh ada koruptor yang dilindungi karena kedekatan politik. Sebaliknya, tidak boleh pula ada warga negara yang dikorbankan karena tidak memiliki kekuatan ekonomi dan akses kekuasaan.

Pengesahan undang-undang ini setelah proses legislasi yang begitu panjang juga menyisakan pertanyaan politik. Mengapa instrumen yang sangat penting bagi pemberantasan korupsi membutuhkan waktu hampir dua dekade untuk diselesaikan? Apakah persoalannya semata-mata perbedaan pandangan hukum, atau terdapat pula kepentingan politik dan ekonomi yang selama ini menghambatnya? Pertanyaan ini patut diajukan karena pemberantasan korupsi selalu berhadapan dengan kepentingan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Kini, tantangan sesungguhnya berada pada implementasi. Pemerintah harus memastikan aturan pelaksana, kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan pengelolaan aset berjalan transparan. DPR tidak boleh berhenti pada pengesahan, tetapi harus menjalankan fungsi pengawasan. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lembaga peradilan harus membuktikan bahwa kewenangan baru ini digunakan secara profesional, konsisten, dan tidak diskriminatif. Masyarakat sipil, akademisi, dan media juga harus mengawasi pelaksanaannya. Kritik terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan bukan pembelaan terhadap koruptor, melainkan bagian dari upaya menjaga negara hukum.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan undang-undang untuk memberantas korupsi. Yang sering kurang adalah keberanian menegakkan hukum secara konsisten kepada siapa pun, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan, kekayaan, dan jaringan politik. Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi instrumen penting apabila mampu memastikan bahwa kejahatan tidak lagi menjadi jalan untuk membangun kekayaan dan kekuasaan. Negara harus kuat menghadapi koruptor, tetapi hukum harus lebih kuat mengendalikan negara. Aparat harus berani merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga harus memiliki integritas untuk tidak merampas hak orang yang tidak bersalah.

Jangan sampai negara berhasil merampas aset koruptor, tetapi gagal mengendalikan aparat yang korup. Sebab, kemenangan pemberantasan korupsi bukan terletak pada besarnya kekuasaan negara untuk merampas harta, melainkan pada tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

TIM REDAKSI

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.