Ir. Ansgerius Takalapeta: Putra Daerah Kedua sebagai Bupati Alor

oleh -176 Dilihat
banner 468x60

Jalan Menuju Kepemimpinan Alor

Perjalanan Ir. Ansgerius Takalapeta menuju kursi Bupati Alor berlangsung pada masa perubahan besar dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia. Setelah Drs. Hosea Dally, yang memimpin Kabupaten Alor selama dua periode, yakni 1989–1994 dan 1994–1999, mengajukan surat pengunduran diri, DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Alor memulai proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Alor untuk periode 1999–2004.

Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1998 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Pada 20 November 1998, pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi-fraksi mengadakan rapat musyawarah untuk menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dari proses itu ditetapkan lima bakal calon Bupati Alor:
Ir. Ansgerius Takalapeta
Ir. Daniel A. Goma
Drs. John Th. Blegur
Drs. Mohammad Kinanggi
Zainal I. Nampira, SKM

Kelima nama tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri guna memperoleh pertimbangan dan persetujuan. Berdasarkan teleks Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63/188/PUOD tertanggal 1 Februari 1999, tiga nama memperoleh persetujuan untuk maju sebagai calon, yaitu Ir. Ansgerius Takalapeta, Ir. Daniel A. Goma, dan Drs. Mohammad Kinanggi.

Persetujuan tersebut diteruskan melalui surat Gubernur NTT Nomor Pem.X.131/05/1999 tanggal 6 Februari 1999. Selanjutnya, pada 15 Februari 1999, DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Alor menggelar rapat paripurna khusus untuk memilih Bupati Alor periode 1999–2004. Hasil pemilihan menunjukkan Ir. Ansgerius Takalapeta memperoleh 11 suara, Drs. Mohammad Kinanggi 9 suara, sedangkan Ir. Daniel A. Goma tidak memperoleh suara. Karena salah satu calon belum memperoleh suara, pemilihan kemudian diulang sesuai ketentuan yang berlaku saat itu yaitu tidak boleh ada calon yang tidak mendapat dukungan suara.

Maka rapat paripurna diskors dan mengadakan lobi antar fraksi kemudian diadakan pemilihan kedua dengan hasil yang sama dengan pemilihan pertama yaitu Ir. Ansgerius Takalapeta memperoleh 11 suara, Drs. Mohammad Kinanggi 9 suara, sedangkan Ir. Daniel A. Goma tidak memperoleh suara. Rapat paripurna diskors lagi, setelah lobi kemudian masuk pemilihan ketiga dengan hasil:
Ir. Ansgerius Takalapeta: 10 suara
Drs. Mohammad Kinanggi: 7 suara
Ir. Daniel A. Goma: 2 suara
Hasil pemilihan itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 03/PARIPURNA/KHUSUS/DPRD/1999 tanggal 15 Februari 1999 dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63–145 tanggal 3 Maret 1999, Ir. Ansgerius Takalapeta ditetapkan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Alor periode 1999–2004.

Ia kemudian diambil sumpah dan dilantik pada 15 Maret 1999 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Piet A. Tallo, S.H., atas nama Menteri Dalam Negeri. Pelantikan berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Alor. Sejak saat itu, Ansgerius Takalapeta memasuki babak baru pengabdiannya: dari seorang birokrat daerah menjadi pemimpin Kabupaten Alor.

Memulai Pemerintahan di Tengah Krisis dan Reformasi

Ansgerius Takalapeta memulai kepemimpinannya dalam situasi yang tidak ringan. Indonesia masih menghadapi dampak krisis multidimensi yang berlangsung sejak pertengahan 1997. Pada saat yang sama, negara sedang bergerak dari pola pemerintahan Orde Baru menuju era Reformasi dan mempersiapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Di Kabupaten Alor sendiri, tantangan pembangunan sangat nyata. Perekonomian rakyat belum berkembang secara optimal, jumlah penduduk miskin masih tinggi, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah, sarana dan prasarana pembangunan terbatas, serta peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan belum optimal. Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi persoalan yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menyerap dan mengembangkan berbagai kebijakan pembangunan.

Kondisi itu mendorong pemerintah daerah untuk mencari strategi pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Ansgerius Takalapeta memilih strategi pertumbuhan melalui pemerataan dengan menempatkan desa sebagai titik awal pembangunan. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui strategi operasional “Gerakan Kembali ke Desa dan Pertanian” (GERBADESTAN), yang dicanangkan pada 1 April 1999 di Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut.

Makna GERBADESTAN

Makna dari Gerbadestan adalah upaya membangun daerah Kabupaten Alor dalam rangka memberdaulatkan rakyat, memberdayakan masyarakat dan merekatkan hubungan sosial budaya mulai dari desa sebagai basis kehidupan masyarakat. Hakikat Gerbadestan adalah percepatan pembangunan daerah dan penguatan jati diri masyarakat.

Unsur atau komponen pelaksanaan Gerbadestan mencakup aktivitas:
sebagai program Pemerintah Daerah;
sebagai gerakan swadaya masyarakat; dan sebagai program kemitraan. Agenda atau upaya pokok Gerbadestan meliputi: pemberdayaan ekonomi rakyat; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pembangunan prasarana dan sarana; dan penguatan kelembagaan.

Prinsip pelaksanaan Gerbadestan, dikenal dengan 5S, meliputi:

  1. Serentak (massal), yaitu gerakan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah dengan semangat gotong royong.
  2. Selektif, yaitu gerakan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi wilayah, iklim dan kondisi sosial budaya masyarakat.
  3. Sederhana, yaitu gerakan yang dimulai dengan apa yang diketahui dan dimiliki masyarakat (sikap mandiri).
  4. Serius, yaitu gerakan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan diwujudnyatakan melalui kerja keras, ulet dan disiplin.
  5. Sukses, yaitu gerakan yang berorientasi pada pencapaian sasaran optimal dan final meliputi sasaran fisik, fungsional, skala ekonomi, nilai tambah dan multiplier effect serta sifat hemat dan menabung.

Pada dasarnya, GERBADESTAN lahir dari kesadaran bahwa pembangunan Alor harus dimulai dari tempat sebagian besar masyarakat hidup dan bekerja, yaitu desa. Karena itu, desa tidak dipandang hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai basis utama pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, GERBADESTAN dikembangkan dengan ajakan sederhana tetapi kuat, yaitu: “Mulai membangun dengan apa yang diketahui dan dimiliki rakyat.” Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus selalu dimulai dari luar masyarakat. Potensi, kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang telah dimiliki rakyat justru menjadi pijakan utama untuk bergerak maju.

Keempat agenda Gerbadestan dilaksanakan sebagai unsur program pemerintah, gerakan swadaya masyarakat, dan program kemitraan dalam bentuk kerja sama. Program kemitraan dengan dunia usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non Governmen Organization (NGO), Badan Bantuan/Kerja Sama Internasional dan Nasional, Perguruan Tinggi, serta lembaga keuangan dan perbankan. Gerbadestan memberi akses dan kesempatan luas kepada warga Alor diaspora untuk juga berpartisipasi dalam upaya percepatan pembangunan daerah dan penguatan jati diri masyarakat.

Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa, pemanfaatan lahan pertanian, diversifikasi pangan dalam menunjang pola produksi dan pola konsumsi beraneka ragam bahan pangan, peningkatan komoditas perkebunan, pembangunan jalan usaha tani, serta jaringan irigasi skala kecil. Demikian pula dengan upaya peningkatan kualitas SDM, pembangunan prasarana dan sarana serta penguatan kelembagaan, GERBADESTAN kemudian menjadi salah satu gagasan pembangunan yang paling melekat pada masa kepemimpinan Ansgerius Takalapeta.

Alor Memasuki Era Otonomi Daerah

Masa kepemimpinan Ansgerius Takalapeta juga bertepatan dengan perubahan besar dalam tata pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuka jalan bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas.

Secara nasional, pelaksanaan otonomi daerah dimulai pada 1 Januari 2001. Di Kabupaten Alor, momentum tersebut ditandai dengan upacara bendera pada 2 Januari 2001. Perubahan ini memberi ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan serta potensi masyarakat setempat.

Dalam kerangka pemerintahan yang baru tersebut, Drs. Simeon Thobias Pally dipilih sebagai Wakil Bupati Alor periode 1999–2004. Pengangkatannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 132.63-158 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pengesahan Wakil Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kembali Dipercaya untuk Periode Kedua

Setelah menyelesaikan masa jabatan pertama, Ansgerius Takalapeta kembali mengikuti proses pemilihan Bupati Alor untuk periode 2004–2009. Sesuai mekanisme yang berlaku saat itu, DPRD Kabupaten Alor melakukan penjaringan, penyaringan, dan penetapan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.

Empat pasangan yang diajukan melalui fraksi-fraksi DPRD adalah: Drs. John Th. Blegur dan Ir. N.D. Madjeni, dicalonkan Fraksi Partai Golkar;
Ir. Ansgerius Takalapeta dan Drs. Aba Maulaka, dicalonkan Fraksi Partai Krisna;
Drs. Simeon Th. Pally dan Drs. Yulius Mantaon, dicalonkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Drs. Amon Djobo dan Singa Muda Illu, SE dicalonkan oleh Fraksi Partai PDIP. Setelah pemaparan Visi Misi, pasangan calon Drs. Amon Djobo dan Singa Muda Illu, SE menyatakan mengundurkan diri sehingga hanya 3 pasangan calon yang ditetapkan dan mengikuti pemilihan. Pemilihan dilaksanakan pada 15 Januari 2004. Pasangan Ir. Ansgerius Takalapeta dan Drs. Aba Maulaka memperoleh 15 suara. Pasangan Drs. John Th. Blegur dan Ir. N.D. Madjeni memperoleh 8 suara, sedangkan pasangan Drs. Simeon Th. Pally dan Drs. Yulius Mantaon memperoleh 2 suara.

Hasil tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63–136 Tahun 2004 tanggal 2 Maret 2004, Ir. Ansgerius Takalapeta dan Drs. Aba Maulaka disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2004–2009. Keduanya dilantik pada 16 Maret 2004 oleh Gubernur NTT Piet A. Tallo, S.H., atas nama Menteri Dalam Negeri di Kalabahi. Pada periode kedua ini, GERBADESTAN tetap dipertahankan dan dikembangkan melalui gagasan GERBADESTAN BERKELANJUTAN sebagai program pembangunan daerah 2004–2009. Ansgerius Takalapeta dan Aba Maulaka kemudian menyelesaikan masa jabatan mereka pada 16 Maret 2009.

Satu Dekade Kepemimpinan dan Pembangunan Alor

Selama satu dekade memimpin Kabupaten Alor, Ansgerius Takalapeta menjalani masa pemerintahan yang berada di antara krisis, reformasi, dan perubahan besar tata kelola pemerintahan daerah. Pengalaman panjangnya di birokrat sebagai perencana pembangunan daerah (bekerja di Bappeda Alor selama 16 tahun) dan pembangunan masyarakat desa (Kepala Kantor PMD Kabupaten Alor selama 2 tahun lebih) turut membentuk cara kerjanya ketika memimpin kabupaten.

Sebelum menjadi bupati, Ansgerius Takalapeta menduduki jabatan Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Alor, kemudian menjadi Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Alor. Pengalaman sebagai aparat perencana di Bappeda Alor selama 16 tahun dan pembina pembangunan masyarakat desa selama 2 tahun lebih, membuatnya dekat dengan persoalan desa, pertanian, dan pembangunan berbasis masyarakat. Latar belakang akademiknya sebagai insinyur juga memberi warna pada pola kerja yang menekankan perencanaan, keterukuran, dan hasil.

Perhatian terhadap masyarakat desa tampak jelas dalam GERBADESTAN. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya menggerakkan perangkat daerah, penyuluh lapangan, dan masyarakat tani dalam satu arah pembangunan. Lahan pertanian didorong agar lebih produktif, diversifikasi pangan dikembangkan, komoditas perkebunan diperkuat, sementara sarana pendukung seperti jalan usaha tani dan irigasi skala kecil terus dibangun. Program ini dinilai membantu memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput serta mendorong kemandirian desa.

Perhatian pemerintahannya tidak berhenti pada pertanian. Di bidang pariwisata, Ansgerius Takalapeta mendorong potensi lokal agar memiliki nilai ekonomi yang lebih besar. Tenun ikat Alor, tenun songket dan berbagai bentuk ketrampilan tradisional didorong sebagai kerajinan rakyat yang dapat mendukung pengembangan pariwisata dan usaha ekonomi kecil. Pada saat yang sama, keindahan taman laut Alor mulai diperkenalkan secara lebih luas kepada publik nasional dan dunia.

Perhatian terhadap pariwisata itu berlanjut setelah masa jabatannya sebagai bupati berakhir. Pada tahun 2009–2010, ia dipercayakan Gubernur NTT menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam jabatan tersebut, ia ikut mempromosikan berbagai event dan destinasi unggulan NTT, antara lain lomba mancing skala nasional mulai dari Sumba, Kupang dan finis do Rote Ndao, Lomba Surfing dengan peserta manca negara, nasional dan lokal di Nembrala Rote Ndao, Festival Sasando Piala Presiden di Kupang, Pertemuan Bilateral Kementerian Pariwisata dengan Representasi Pemerintah Swiss yang diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTT bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Flores dalam rangka Pengembangan pariwisata Flores, dan aktivitas vote Komodo menuju saat final penentuan Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia.

Kepemimpinan di Tengah Bencana

Salah satu ujian berat pada masa pemerintahannya terjadi ketika gempa bumi besar mengguncang Alor pada 12 November 2004. Dalam situasi darurat tersebut, Bupati Alor, Wakil Bupati dan unsur pimpinan daerah berkoordinasi memperoleh informasi dini dan penanganan masa tanggap darurat mulai dari evakuasi korban, penyediaan tenda pengungsian, penyediaan kebutuhan pokok dan perawatan korban. Komunikasi intensif dengan BMKD Provinsi NTT, Gubernur dan pemerintah pusat dilaksanakan sehingga ada percepatan bantuan baik masa tanggap darurat maupun masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut naskah yang menjadi dasar tulisan ini, sejumlah menteri datang ke Alor dalam rangka memastikan penanganan darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan kepemimpinannya, karena pemerintah daerah dituntut bekerja cepat di tengah keterbatasan sarana dan kondisi geografis Alor sebagai daerah kepulauan. Suatu sejarah baru terjadi yaitu untuk pertama kali sejak kemerdekaan, ada presiden RI berkunjung ke Kabupaten Alor yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersama ibu Ani Yudhoyono, bersama sejumlah Menteri dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Seminggu sebelumnya telah berkunjung, Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla bersama beberapa Menteri, Ketua DPR RI Bapak Agung Laksono bersama beberapa Anggota DPR RI, dan juga mantan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri bersama ibu Puan Maharani.

Membina Aparatur dan Melanjutkan Pengabdian

Di lingkungan birokrasi, Ansgerius Takalapeta dikenal memberi perhatian pada kedisiplinan dan pembinaan aparatur. Aparatur usia muda memperoleh ruang untuk berkembang, termasuk mendapat kesempatan tugas belajar S1, S2, diklat PIM IV, Diklat Pim III dan Diklat Pim II serta meniti jenjang karier dalam birokrasi pemerintahan. Perubahan eselon jabatan Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan yang sebelumnya dari eselon III menjadi eselon II menjadi perhatian khusus hingga bisa memenuhi kualifikasi kelayakan pangkat untuk menduduki jabatan dalam waktu dua tahun setelah perubahan eselon dan nomenklatur jabatan.

Mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Alor pada 2009, ia tidak sepenuhnya meninggalkan ruang pengabdian publik. Setelah menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT dan kemudian menjadi Asisten 3 Sekda NTT, ia memasuki masa persiapan pensiun PNS pada tahun 2011 dan pensiun pada tahun 2012. Pada tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014–2019 melalui Partai Golongan Karya. Dengan demikian, kiprahnya berlanjut dari pemerintahan kabupaten Alor ke Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dan dari pengalaman pemerintahan Daerah (eksekutif) ke DPRD provinsi NTT (legislatif).

Perjalanan pengabdiannya selama memimpin Alor diabadikan antara lain dalam buku otobiografi berjudul “Membangun dari Desa, Memimpin dengan Hati”, buku biografi berjudul “Belajar Melihat ke Depan dari Masa Lalu”, buku “Lima Puluh Tahun Kabupaten Alor dalam Bingkai Sejarah Pemerintahan dan Pembangunan”, dan buku “Gerbadestan Titian Masa Depan” . Pada usia 70 tahun (tahun 2024) terbit buku Penghormatan Ulang Tahun ke 70 berjudul: “Pohon Emas Itu Telah Berbuah”. Karya-karya tersebut merekam perjalanan sejak masa kecil hidup di desa, menjalani pendidikan dan kerja hingga mendapat kepercayaan menjadi pemimpin daerah dan pejabat publik.

Pengabdian yang Menjadi Bagian dari Sejarah Alor

Di balik perjalanan birokrasi dan politiknya, Ansgerius Takalapeta juga menjalani kehidupan sebagai kepala keluarga. Ia adalah suami dari Pdt. Emr. Dina M. Takalapeta-Meler, S.Th., M.Pd., dan ayah dari empat orang anak. Kehidupan keluarga, pengabdian di pemerintahan, serta kedekatannya dengan masyarakat menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membentuk dirinya. Dari birokrasi bidang perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat desa, kemudian menjadi Bupati Alor, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT, dan Asisten Administrasi Umum Sekda NTT hingga lembaga legislatif provinsi (DPRD Provinsi NTT), perjalanan Ansgerius Takalapeta menunjukkan rentang pengabdian yang panjang.

Kepemimpinannya selama satu dekade berlangsung pada masa yang kompleks dengan dinamika yang tinggi yakni ketika kondisi Indonesia pada puncak masa krisis multidimensi, memasuki reformasi, dan otonomi daerah. Di sisi lain terjadi fenomena iklim global el nino dan la nina yang sangat mempengaruhi derap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam kondisi demikian, strategi operasional pembangunan daerah yaitu Gerakan Kembali ke Desa dan Pertanian (Gerbadestan) dicanangkan dan pembangunan daerah mulai dari desa dan pertanian sebagai basis kehidupan masyarakat dilaksanakan. Dua catatan tentang percepatan pembangunan daerah dan penguatan jati diri masyarakat menjadi capaian indikator pembangunan yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor yang jatuh negatif pada tahun 1998 (minus 2,50%) bertumbuh cepat menjadi 4,44% (positip) pada tahun 2004; dan (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor yang pada tahun 2001 berada urutan ke tiga terendah dari semua Kabupaten/Kota se NTT terus meningkat dan pada tahun 2004 menjadi Kabupaten dengan IPM tertinggi ke tiga dari semua Kabupaten/kota se NTT hingga akhir masa kepemimpinan. Kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selalu dilaksanakan memenuhi akuntabilitas administrasi, hukum, politik, dan publik. Ada sejumlah Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Nasional dan Provinsi NTT diperoleh dalam kiprah tugasnya. Pada peringatan Ulang Tahun Provinsi NTT 20 Desember 2009, Gubernur NTT memberi Anugerah Cincin Emas Kelas II Provinsi NTT sebagai penghargaan atas karya bahkti di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagi Alor, masa itu meninggalkan sejumlah jejak penting, terutama gagasan untuk memulai pembangunan dari desa dan dari kekuatan yang telah dimiliki masyarakat sendiri. Dalam kerangka itulah perjalanan Ansgerius Takalapeta dapat menjadi bagian dari sejarah pembangunan Kabupaten Alor dan Nusa Tenggara Timur.

Oleh: Drs. Stonis Adang

(Pensiunan ASN, Mantan Camat Alor Selatan)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.