Oleh: Marianus Viktor Ukat
Ketika mendengar berita Flores Timur membatalkan diri untuk menjadi tuan rumah dalam event El Tari Memorial Cup (ETMC), saya sempat bergeming untuk melihat lebih dalam apa problem yang menjadi orientasi pembatalan ini. Secara administratif, Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam kategori daerah tertinggal.
Ketergantungannya pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintahan pusat melampaui 80 persen total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Flores Timur (Pos Kupang, 16/07/2021). Kemudian, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi yang masih terbatas (Flores Pos, 10/09/2025), sesungguhnya membuat ruang fiskal kabupaten menjadi sempit dan rentan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik sekalipun.
Di tengah kondisi inilah, Flores Timur mengumumkan pembatalan diri sebagai tuan rumah yang kemudian membuat keputusan ini bagi sebagian orang tampak rasional, namun bagi banyak pihak terasa seperti tamparan keras dalam semangat kolektif masyarakatnya. Selain itu, mundurnya Flores Timur dari tuan rumah ETMC bukan soal defisit anggaran semata, tetapi cerminan dari bagaimana kita membangun daerah.
Di sisi lain, problem ini menimbulkan paradoks yang menyakitkan. Tentang ini, paradoks yang mencolok adalah gairah para pesepak bola yang dikekang. Masyarakat Flores Timur, mulai dari pesisir Larantuka hingga pelosok Tanjang Bunga, dikenal memiliki semangat yang luar biasa terhadap sepak bola. Setiap tahunnya selalu saja tersedia penyelenggaran turnamen yang membangkitkan daya juang sportivitas masyarakat untuk turut ambil bagian dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Tribun-tribun berimprovisasi dari bambu penuh sesak setiap kali ada pertandingan antar kampung bahkan antar kecamatan.
Sepak bola bagi masyarakat Flores Timur bukan sekadar hiburan. Ia adalah bahasa persatuan, identitas sosial, dan ekspresi harapan yang paling demokratis. Namun, justru yang terjadi pemerintah daerah kembali membatalkan event ini. Pada dasarnya hal ini merupakan kegagalan struktural yang berakar dari dua hal besar, yakni lemahnya perencanaan fiskal jangka menengah dan absennya visi pembangunan olahraga sebagai investasi strategis.
Fiskal Bukan Alasan, Melainkan Diagnosis
Kita tidak bisa menutup mata pada fakta fiskal. Flores Timur memang tidak bisa berjudi dengan anggaran rakyat demi seremoni yang tidak berkelanjutan. Dalam perspektif tata kelola keuangan daerah, pemerintah mengambil sikap tanggungjawab dalam membatalkan diri sebagai bentuk kehati-hatian. Dan itu patut diberi apresiasi. Namun dari sinilah, muncul pertanyaan sederhana: Apakah kita mampu menjadi tuan rumah ETMC tahun ini? Namun, mengapa selama bertahun-tahun kita tidak membangun kapasitas fiskal dan infrastruktur untuk bisa menjawab “ya” pada kesempatan seperti ini?
Kondisi fiskal yang lemah adalah diagnosis, bukan alasan. Ia mencerminkan akumulasi dari pilihan-pilihan anggaran sebelumnya dengan penyataan bahwa ke mana belanja modal dialokasikan, seberapa serius investasi pada sektor pariwisata-olahraga masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lalu, apakah ada grand design pengembangan infrastruktur publik yang melampaui siklus pilkada? Kemampuan mengenal simbol sepak bola Flores Timur tumbuh liar tanpa sentuhan kebijakan. Dengan kata lain, subur di akar rumput, namun layu di hadapan panggung pemerintahan karena tak pernah dipupuk dari atas.
Ketika Cinta Rakyat Tidak Diterjemahkan jadi Kebijakan
Kecintaan masyarakat Flores Timur pada sepak bola adalah modal sosial yang luar biasa. Dalam logika pembangunan, modal sosial semacam ini seharusnya menjadi pijakan awal kebijakan publik – bukan dekorasi retorika semata oleh pemerintah. Namun, yang terjadi selama ini adalah disonansi. Artinya, pemerintah daerah kerap menggunakan antusiasme sepak bola masyarakat sebagai panggung legitimasi politik, sementara investasi nyata pada pembinaan, infrastruktur, dan kompetisi berjenjang nyaris tidak tersentuh secara serius lewat APBD.
Di sinilah, kritik progresif harus dialamatkan secara tepat. Bukan kepada rakyat yang mencintai sepak bola dengan sepenuh jiwa, tetapi kepada sistem perencanaan pembangunan yang gagal mengkonversi kecintaan itu menjadi kebijakan yang terstruktur, terfasilitasi, dan terpendanai dengan bermartabat. Sepak bola seharusnya masuk dalam peta jalan pembangunan daerah dan bukan sekadar muncul dalam dokumen RPJMD sebagai daftar harapan tanpa target anggaran yang jelas.
Jadi, hemat saya, Flores Timur perlu membutuhkan reformasi fiskal yang serius, dalam artian bukan memangkas belanja sosial, tetapi dalam arti membangun PAD secara kreatif melalui optimalisasi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kemitraan publik-swasta.
Event ETMC sebenarnya menjadi pintu masuk yang sangat strategis untuk menarik investasi, promosi destinasi, dan pergerakan ekonomi lokal. Selain itu, perlu pertimbangan jauh ke depan pada kebijakan dari Askab PSSI Flores Timur yang komprehensif dan berani dengan mengambil keputusan bahwa anggaran tidak hanya untuk kejuaraan seremonial, tetapi untuk pembinaan pada ajang talent scouting. Gairah masyarakat harus bertemu dengan sistem, bukan dibiarkan tumbuh sendirian tanpa ekosistem. Kemudian paling terakhir, pemerintah daerah harus jujur kepada publik soal kondisi fiskal dan rencana ke depan. Secara tersirat, mundur dari ETMC tanpa narasi yang jelas hanya akan meninggalkan kekecewaan tanpa arah.
Untuk itu, yang dibutuhkan adalah komunikasi kebijakan transparan dengan pertanyaan: dimana kita sekarang, ke mana kita akan pergi, dan langkah konkret apa yang sedang diambil agar wajah Flores Timur suatu hari nanti bisa berdiri tegak sebagai tuan rumah, bukan hanya sebagai penonton.
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang
