Pelantikan 104 kepala SMA, SMK, dan SLB oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena adalah peristiwa politik pendidikan. Ia menyentuh jantung persoalan pembangunan manusia di NTT. Ia membuka harapan—tetapi sekaligus memperlihatkan betapa panjang pekerjaan rumah yang selama ini tertunda.
Selama bertahun-tahun, banyak sekolah menengah di NTT dipimpin oleh pelaksana tugas. Situasi ini terlihat administratif, tetapi sesungguhnya berdampak struktural. Sekolah tanpa kepala sekolah definitif kehilangan arah kepemimpinan. Guru kehilangan figur penggerak. Program berjalan tanpa visi. Anggaran dikelola tanpa keberanian inovasi. Sekolah hadir sebagai institusi formal, tetapi tidak tumbuh sebagai komunitas pembelajaran.
Karena itu pelantikan kepala sekolah definitif sebenarnya adalah langkah pemulihan otoritas pendidikan di tingkat sekolah. Namun pemulihan struktur belum tentu berarti perubahan mutu. Di sinilah pertanyaan penting harus diajukan: apakah pelantikan ini akan menjadi titik balik pendidikan NTT, atau hanya rotasi jabatan dalam lingkaran yang sama?
Selama ini kita sering mengira bahwa masalah pendidikan NTT terutama terletak pada keterbatasan anggaran. Padahal persoalan yang lebih mendasar adalah lemahnya kepemimpinan pendidikan di tingkat sekolah. Banyak sekolah berjalan tanpa strategi peningkatan mutu. Budaya literasi tidak berkembang. Disiplin akademik longgar. Inovasi pembelajaran minim. Sekolah hadir sebagai ruang administratif, bukan ruang pertumbuhan intelektual.
Kepala sekolah seharusnya bukan hanya pejabat struktural. Ia adalah pemimpin pembelajaran. Ia menentukan ritme sekolah. Ia menentukan budaya akademik. Ia menentukan keberanian sekolah membuka diri terhadap perubahan.
Di banyak daerah maju, kualitas kepala sekolah menjadi variabel paling menentukan keberhasilan pendidikan. Bahkan ketika fasilitas terbatas, sekolah bisa berkembang jika kepemimpinannya kuat. Sebaliknya, sekolah dengan fasilitas cukup bisa stagnan jika kepemimpinannya administratif. NTT terlalu lama terjebak dalam model kepemimpinan administratif.
Sekolah sibuk menyelesaikan laporan, tetapi tidak sibuk membangun budaya membaca. Sekolah sibuk mengurus kehadiran guru, tetapi tidak sibuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah sibuk mengejar kelulusan, tetapi tidak sibuk membangun kompetensi siswa.
Akibatnya terlihat jelas dalam berbagai indikator pendidikan. Kemampuan literasi siswa masih tertinggal. Distribusi guru tidak merata. Sekolah desa kekurangan tenaga pengajar, sementara sekolah kota relatif lebih lengkap. Banyak perpustakaan tidak berfungsi sebagai pusat belajar. Laboratorium tidak aktif sebagai ruang eksperimen. Internet belum menjadi alat transformasi pembelajaran.
Dalam situasi seperti ini, kepala sekolah baru tidak bisa sekadar menjadi pengelola rutinitas. Mereka harus menjadi agen perubahan. Evaluasi kinerja kepala sekolah setiap dua tahun yang direncanakan pemerintah provinsi merupakan langkah penting. Tetapi evaluasi hanya akan bermakna jika berbasis indikator mutu, bukan indikator administratif. Kepala sekolah harus dinilai dari keberhasilannya meningkatkan budaya literasi, memperkuat disiplin belajar siswa, menghidupkan komunitas guru, serta membangun kemitraan dengan masyarakat. Tanpa indikator seperti itu, evaluasi hanya menjadi formalitas.
Pendidikan NTT terlalu lama berjalan sebagai program rutin pemerintah daerah. Ia belum sungguh-sungguh ditempatkan sebagai proyek peradaban. Padahal masa depan provinsi ini tidak ditentukan oleh proyek infrastruktur semata, melainkan oleh kualitas manusia yang dihasilkan sekolah-sekolahnya. Karena itu pelantikan kepala sekolah hari ini seharusnya dibaca sebagai momentum perubahan arah.
Kepala sekolah baru harus berani membangun budaya membaca sebagai jantung sekolah. Tanpa budaya membaca, tidak ada kemajuan akademik. Mereka harus berani menghidupkan komunitas guru sebagai ruang belajar bersama. Tanpa komunitas guru yang aktif, sekolah hanya menjadi ruang pengajaran satu arah. Mereka juga harus berani membuka sekolah kepada masyarakat. Sekolah harus menjadi pusat pembelajaran komunitas, bukan sekadar bangunan pemerintah.
Lebih dari itu, pemerintah provinsi juga harus konsisten menjadikan pendidikan sebagai prioritas strategis. Redistribusi guru harus berbasis kebutuhan riil sekolah. Penguatan literasi harus menjadi program sistematis. Pengawasan kinerja kepala sekolah harus objektif dan berkelanjutan. Tanpa kebijakan yang konsisten, kepala sekolah akan bekerja sendirian dalam sistem yang tidak berubah. NTT tidak kekurangan guru yang berdedikasi. Tidak kekurangan siswa yang memiliki potensi. Tidak kekurangan masyarakat yang peduli pendidikan. Yang selama ini kurang adalah kepemimpinan pendidikan yang mampu menggerakkan semua potensi itu menjadi kekuatan bersama.
Karena itu pelantikan kepala sekolah kali ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Ia harus menjadi awal dari perubahan cara memimpin sekolah. Jika kepala sekolah berani memimpin dengan visi, jika pemerintah konsisten mengawal perubahan, dan jika masyarakat terlibat sebagai mitra pendidikan, maka harapan baru pendidikan NTT bukan sesuatu yang mustahil.
Tetapi jika pelantikan ini hanya menjadi rotasi jabatan dalam sistem lama, maka sejarah akan kembali berulang: sekolah tetap berjalan, siswa tetap lulus, tetapi pendidikan NTT tetap tertinggal. Momentum sudah datang. Tinggal keberanian untuk mengubah arah.
Tim Redaksi
