Oleh: Yoga Duwarto
Situasi dimana tekanan ekonomi yang semakin berat sepanjang tahun 2025 telah menjadi pukulan serius bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi tulang punggung jalannya kehidupan sosial ekonomi bangsa. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025 hanya mencapai 4,87 persen, ini adalah angka terendah sejak 2021. Yang menjadi indikasi daya beli masyarakat terus tergerus akibat dari melonjaknya harga kebutuhan pokok dan laju inflasi yang meningkat dari 1,87 persen pada Juni menjadi 2,37 persen di Juli. Dimana kemudian berdampak pada konsumsi rumah tangga menjadi melambat, juga mengurangi kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan sekaligus menimbulkan beban berat bagi keluarga-keluarga yang sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Merespon adanya kondisi ini, kemudian pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti penambahan Kartu Sembako bagi 18,3 juta keluarga, bantuan pangan beras, subsidi bagi pekerja berpendapatan rendah dan insentif sektor transportasi. Namun oleh banyak pihak dinilai upaya ini belum efektif dan tidak cukup cepat dalam meredam gelombang kesulitan. Ditambah lagi kebijakan pengetatan fiskal, termasuk kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang meski ini bertujuan menjaga stabilitas anggaran negara, namun justru berpotensi semakin membebani konsumsi domestik lebih jauh. Lebih dari itu adanya ketidakpastian global yang meliputi menurunnya permintaan ekspor serta gejolak pasar komoditas dunia makin memperberat kondisi dalam negeri, melemahkan nilai tukar Rupiah, dan menurunkan tingkat investasi.
Di tengah realitas pahit demikian, fenomena viral penggunaan bendera bajak laut One Piece, muncullah sebagai bendera di tengah masyarakat bukan lagi sekadar tren budaya populer, melainkan telah berubah menjadi simbol kritik dan perlawanan rakyat terhadap kebijakan ekonomi dan politik yang dirasa jauh dari rasa keadilan untuk rakyat. Simbol Jolly Roger ikonik dari anime ini semula pertama kali muncul di panggung politik, dalam bentuk pin yang dipakai oleh Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024 sebagai kampanye pendekatan untuk menarik perhatian dari pemilih muda.
Namun kini, munculnya berbagai pengibaran bendera One Piece tersebut adalah merefleksikan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi rakyat kecil.
Fenomena pop ini langsung dimanfaatkan oleh pihak anti-Gibran dan juga anti-Prabowo untuk ikutan menaiki gelombang dari tren masyarakat dimana simbol ini untuk digunakan mengkritik serta menyoroti kelemahan kekuasaan nasional, dan sekaligus juga mengekspresikan situasi dari masyarakat yang selama ini telah terpinggirkan.
Di bulan Agustus menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, kehadiran bendera One Piece langsung memicu perdebatan di parlemen dan masyarakat luas. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, menyatakan bahwa kreativitas pengibaran bendera ini dapat diterima selama tidak disalahgunakan untuk memecah belah bangsa dan menimbulkan provokasi. Politisi Partai Gerindra mendesak agar tren ini dihentikan mengingat tidak pantas digunakan dalam momen sakral kemerdekaan dan berpotensi merusak semangat nasionalisme.
Disisi lain Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan pengibaran logo One Piece adalah ekspresi sah masyarakat dan bukan upaya tindakan makar, sehingga harus diperlukan pendekatan humanis bukan tindakan represif. Pemerintah melarang keras penggunaan bendera ini dalam perayaan resmi kemerdekaan untuk melindungi martabat simbol negara Merah Putih sebagai pemersatu bangsa. Parlemen akhirnya sepakat mengajak seluruh masyarakat agar merayakan kemerdekaan dengan penuh rasa persatuan dan menggunakan bendera nasional sebagai simbol kebanggaan bersama.
Gelombang kritik terus berjalan yang menggunakan logo One Piece menjadi refleksi nyata kegelisahan generasi muda dan masyarakat luas yang merasa suaranya tidak lagi didengar, serta solusi atas kesulitan hidup belum mampu dihadirkan secara layak. Simbol bendera Bajak Laut One Piece menggambarkan pergolakan batin sekaligus seruan agar penguasa harus selalu bekerja memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya retorika kekuasaan semata.
Di sisi lain jelas pemanfaatan simbol ini sebagai alat politik juga mengindikasikan perlunya pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif agar aspirasi rakyat tidak mudah disalahgunakan oleh kepentingan partai atau kelompok tertentu.
Fenomena ini semakin mencerminkan kompleksitas dan saling keterkaitan antara tekanan ekonomi, ekspresi budaya populer, dan dinamika politik Indonesia dewasa ini. Logo One Piece telah bertransformasi menjadi media komunikasi politik masyarakat kelas bawah dan menengah, sebagai bentuk sindiran, peringatan dan bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang terus berlanjut.
Kejadian ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi para pembuat kebijakan nasional dan daerah untuk segera menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Tidak cukup hanya menangani isu di permukaan simbolik yang viral, tapi harus ada langkah konkret, inovatif, dan berkeadilan sosial yang mampu meredam keresahan dan menguatkan persatuan bangsa. Hanya dengan begitu, potensi perpecahan akibat ketidakpuasan dapat dihindari, dan Indonesia bisa melangkah maju bersama menuju masa depan yang lebih sejahtera, adil dan inklusif.
Kamis, 7 Agustus 2025
Penulis adalah Peneliti dan Pemerhati Kebijakan Publik
