Oleh: Ermelinda Noh Wea
Melihat konteks pembangunan ekonomi desa, kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih menjadi instrumen strategis yang diharapkan mampu mempercepat pemberdayaan masyarakat. Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan, terdapat sejumlah tantangan dan ancaman yang harus dihadapi. Kesiapan masyarakat desa menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program ini. BUMDes dan Koperasi Merah Putih menawarkan peluang strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.
Pengelolaan potensi lokal desa-desa kaya akan sumber daya alam dan potensi ekonomi seperti pertanian, kerajinan, pariwisata, dan jasa. BUMDes dapat menjadi wadah yang mengelola potensi ini secara profesional dan berorientasi pasar. Koperasi Merah Putih, di sisi lain, berfungsi memperkuat akses masyarakat pada modal, distribusi kebutuhan pokok, dan usaha kecil yang berbasis gotong royong.
Pemberdayaan masyarakat kedua lembaga ini membuka ruang partisipasi aktif warga desa dalam ekonomi lokal. Dengan anggota koperasi yang mayoritas warga desa dan kepemilikan BUMDes yang diatur secara kolektif, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar koperasi sangat relevan untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan solidaritas dalam masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada aktor eksternal dan pinjaman berbunga tinggi. Meski memiliki potensi besar, implementasi BUMDes dan Koperasi Merah Putih tidak lepas dari berbagai ancaman yang perlu diwaspadai
Kapasitas manajerial dan Sumber Daya Manusia salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan kemampuan pengelolaan usaha dan administrasi di tingkat desa. Tanpa pelatihan yang memadai, pengelola BUMDes dan koperasi rentan melakukan kesalahan manajerial yang dapat berujung pada kegagalan usaha dan kerugian anggota. Politik lokal dan konflik kepentingan, keterlibatan elite lokal dalam pengelolaan BUMDes dan koperasi kadang menyebabkan politisasi yang mengorbankan profesionalisme.
Penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan bisa menghambat perkembangan usaha dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas kurangnya pengawasan yang ketat dapat membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan dana, terutama jika modal koperasi dan BUMDes berasal dari Dana Desa. Ini berpotensi memicu konflik internal dan kerugian besar bagi masyarakat.
Kesiapan masyarakat dapat dilihat, tidak semua masyarakat desa siap menjadi bagian aktif dalam koperasi maupun BUMDes.
Rendahnya literasi keuangan, sikap pasif, dan ketergantungan pada bantuan eksternal menjadi kendala utama dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri. Kesiapan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Keberhasilan BUMDes dan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kesiapan masyarakat desa, baik dari segi pengetahuan, motivasi, maupun budaya kerja.
Literasi, pendidikan ekonomi dan pelatihan tentang pengelolaan usaha, keuangan, dan tata kelola koperasi sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami peran aktif mereka dalam mengelola dan mengawasi lembaga ekonomi ini. Keterlibatan aktif dan kepemilikan kolektif, semangat gotong royong harus terus dihidupkan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha.
Tanpa partisipasi aktif, koperasi dan BUMDes akan kehilangan makna sebagai wahana pemberdayaan. Pendampingan dan pembinaan berkelanjutan pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan pendampingan teknis dan pembinaan secara berkelanjutan, agar pengelola dapat mengatasi kendala yang muncul dan terus meningkatkan kapasitasnya.
BUMDes dan Koperasi Merah Putih adalah instrumen penting dalam mendorong kemajuan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup hanya diukur dari jumlah koperasi atau BUMDes yang terbentuk.
Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak baik pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk membangun kapasitas, memastikan transparansi, serta membangun budaya partisipasi dan kepemilikan kolektif. Hanya dengan fondasi yang kuat dan kesiapan masyarakat yang matang, BUMDes dan Koperasi Merah Putih dapat benar-benar menjadi solusi pemberdayaan ekonomi desa, bukan sekadar program yang bersifat formalitas dan sesaat.
Penulis adalah Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Nageo – Flores – NTT
